Rastra Tak Layak Konsumsi, Mensos Surati Dinsos Seluruh Indonesia

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyurati Dinas Sosial di seluruh Indonesia agar mengembalikan beras sejahterah (rastra) yang tak layak konsumsi, ke gudang Bulog setempat.

"Kalau soal rastra, Saya sudah pernah menyurati seluruh Dinas Sosial seluruh Indonesia. Kalau diketahui ada beras tidak layak konsumsi, hari itu juga langsung dikembalikan ke Gudang Divisi Regional (Divre) Bulog terdekat," katanya menghadiri dialog Sukses Indonesia di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mardhotullah Al Islami, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kamis (24/8/2017).

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan ke gudang bulog untuk memastikan kualitas beras yang dulu dikenal raskin ini. Pengecekan ini penting karena mungkin terjadi reduksi kualitas beras yang disebabkan penyimpanan di gudang yang terlalu lama.

“Pastikan sejak di gudang saat surat permintaan alokasi (SPA) keluar,"ujarnya.

Baca juga: Bosan Terima Beras Rastra Bau Apek, Warga Mengembalikannya ke Bulog

Khofifah mengakui rastra yang berkualitas buruk masih banyak ditemui di sejumlah daerah. Pemerintah akan secara bertahap menghapus program tersebut dan menggantinya menjadi program bantuan pangan non tunai dengan menggunakan smart card atau kartu keluarga sejahtera dapat digunakan untuk mengakses empat komoditas pangan Yang bisa digunakan membeli beras, gula, telur, minyak goreng.

Saat ini program bantuan tersebut sudah berlangsung di 44 kota, yang bisa digunakan 1,28 juta. Nantinya masyarakat bisa memilih beras yang dibeli mulai kualitas biasa, premium hingga super.

"Rastra tinggal 5,6 juta penerima, yang 10 juta akan menerima dalam bentuk bantuan pangan. Kita akan mengakhiri lah yang selama ini menjadi masalah di masyarakat. Mulai dari banyak beras yang berkutu, berjamur, dan kekuningan-kekuningan," ucapnya.

Ke depan kartu keluarga sejahtera akan ditambah akses lain yakni dengan memasukan paket subsidi gas 3 kilogram. Namun subisidi gas 3 kilogram masih akan dibicarakan dengan Kementerian ESDM.

Perlu diketahui, terdapat 940 Kepala Keluarga penerima rastra di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen yang menolak jatah rastra dari Bulog. Penolakan dikarenakan kualitas beras dinilai tidak layak konsumsi. Bahkan penolakan tersebut disertai dengan pernyataan resmi dari pihak desa yang diberikan kepada Perum Bulog Divre DIY.

Ketua LPP Edukasi DIY Wahyu Purwanto mengatakan, acara ini dihadiri sebanyak 1.500 orang berasal dari sejumlah elemen dengan moderator Iwan Busro Hasan. Kedepan diharapkan bisa memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih sejahtera.

"LPP Edukasi DIY mengundang masyarakat ke sini untuk mengetahui keberhasilan pemerintah melalui Ibu Menteri Sosial dan Bupati Gunungkidul," kata Wahyu.