Santri dan Guru Madin Pasang 1.000 Spanduk Tolak "Full Day School"

Kompas.com - 21/08/2017, 05:16 WIB
Seusai memasang 1.000 spanduk tolak FDS, santri dan guru Madin asal Kabupaten Pasuruan menggelar orasi yang meminta Presiden Joko Widodo mencabut Permendiknas Nomor 23/2017. KOMPAS.com/Moh AnasSeusai memasang 1.000 spanduk tolak FDS, santri dan guru Madin asal Kabupaten Pasuruan menggelar orasi yang meminta Presiden Joko Widodo mencabut Permendiknas Nomor 23/2017.
|
EditorReni Susanti

PASURUAN, KOMPAS.com - Gelombang penolakan terhadap kebijakan full day school (FDS) kembali terjadi di Kabupaten Pasuruan. Ratusan santri dan guru memasang 1.000 spanduk penolakan FDS di sepanjang jalur Pantura dan jalan protokol, Minggu (20/8/2017).

1.000 spanduk yang dipasang berukuran beragam, dari 3 meter hingga 8 meter persegi. Spanduk yang dipasang di jalan-jalan strategis ini diisi beberapa tulisan, di antaranya  "Pak Jokowi Kami Menolak Lima Hari Sekolah! Selamatkan Madrasah Diniyah dan TPQ".

Lalu ada spanduk bertuliskan "Five Day School dan Permendikbud 23/2017 mematikan Madrasah Diniyah dan TPQ dan Membunuh Karakter Anak Bangsa"; dan "Sahabat Sidogiri Menolak Permendikbud 23/2017". 

Seusai memasang spanduk, sebagian santri dan guru madin berkumpul menggelar orasi di pertigaan Jalan Raya Grati, tepatnya di Pertigaan Semambung Kecamatan Grati. Pada intinya, mereka mendesak pemerintah mencabut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2017.

(Baca juga: Pemkab Grobogan Dukung Penolakan Full Day School)

Mereka menilai kebijakan tersebut menjadi biang kegaduhan pendidikan pesantren. Bahkan, akan membunuh eksistensi Madrasah Diniyah (Madin) dan Tempat Pendidikan Qur'an (TPQ).

"Ini adalah pesan kami para santri. Agar Pak Jokowi dan Menteri Pendidikan segera mencabut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2017, yang di dalamnya mengatur soal lima hari sekolah dan delapan jam dalam sehari", terang KH Shonhaji Abdussomad, Plt Ketua NU Pasuruan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjelaskan, kebijakan FDS mengancam eksistensi TPQ dan Madin yang selama ini menjadi kebutuhan orangtua selain pendidikan formal. Karena pelaksaan Madin biasa dilakukan seusai pulang sekolah hingga sore hari.

"Seperti diketahui, akibat FDS, mereka (santri) tentu tidak bisa mengikuti madin karena pulangnya lebih sore", tambahnya.

(Baca juga: Tolak Full Day School, Ribuan Warga NU Semarang Usung 2 Keranda)

Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Pasuruan, KH Mujib Imron menilai, secara politik kebijakan, aturan FDS akan membuat madrasah diniyah tidak diperhatikan nasibnya.

"Tentu kebijakan yang sifatnya longgar itu akan merugikan Madin. Untuk itu Pak Jokowi harus tegas, kalau dicabut ya segera dicabut (Permendikbud 23/2017)", tegasnya.

Dia menjelaskan, di Kabupaten Pasuruan, pendidikan Madin dan TPQ menjadi pilihan orangtua untuk menambah pengetahuan agama selain di pondok pesantren. Bahkan Pemkab Pasuruan sudah menerbitkan Perda Khusus Wajib Madin bagi siswa yang beragama Islam.

"Kalau madin kemudian bubar efek dari implementasi FDS tersebut, maka sama halnya juga membunuh pendidikan karakter anak. Karena di Madin juga memberikan pendidikan tentang moralitas anak", pungkasnya.

Kompas TV Unjuk Rasa Tolak Kebijakan Opsional Full Day School
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.