Kompas.com - 18/08/2017, 16:30 WIB
Ribuan massa dari ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan berbagai badan otonom di bawahnya, serta santri dari Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Semarang, Jumat (18/8/2017) siang. kompas.com/ syahrul munirRibuan massa dari ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan berbagai badan otonom di bawahnya, serta santri dari Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Semarang, Jumat (18/8/2017) siang.
|
EditorFarid Assifa

UNGARAN, KOMPAS.com - Gelombang aksi penolakan terhadap kebijakan penerapan full day school (FDS) dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 terus berlanjut.

Di Kabupaten Semarang, ribuan orang dari ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan berbagai badan otonom di bawahnya, serta santri dari madrasah diniyah (Madin) dan taman pendidikan Qur'an (TPQ) menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (18/8/2017) siang.

Awalnya, massa berkumpul di Masjid Agung Al Mabrur untuk shalat jumat. Setelah itu, mereka melakukan long march ke kantor Bupati Semarang di Jalan Diponegoro No 14 Ungaran.

Baca juga: Belasan Ribu Warga NU Tasikmalaya Unjuk Rasa Tolak "Full Day School"

Sembari menyanyikan lagu Syubbanul Wathon (Cinta Tanah Air) karya almarhum KH Abdul Wahab Chasbullah, massa mengibarkan atribut seperti bendera merah putih dan bendera NU serta berbagai spanduk penolakan FDS.

Selain itu, massa juga mengusung dua keranda. Keranda berwarna putih ini bertuliskan "Tolak Permendikbud No 23/2017" dan "Keranda Full Day School".

Aksi unjuk rasa ini juga diisi dengan pernyataan sikap dan istigasah atau doa bersama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada tujuh butir tuntutan massa terkait kebijakan FDS. Salah satunya adalah menuntut bupati Semarang tidak memberlakukan FDS di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Semarang.

"FDS tidak sesuai dengan keragaman dan kondisi geografis sosiologis masyarakat Indonesia. Karena banyaknya reaksi penolakan baik dari ulama maupun masyarakat, maka kami minta bupati tidak memberlakuka FDS," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Ketu PCNU Kabupaten Semarang, KH Abdul Gofar.

Sementara itu, Ketua Rabithah Makhad Islamiyah (RMI) Kabupaten Semarang, badan otonom NU yang mengurusi pondok pesantren, KH Zaenal Muttaqin mengatakan, madrasah diniyah dan pondok pesantren sebagai budaya pendidikan asli nusantara akan hilang seiring diberlakukannya FDS.

Kemudian akan mucul budaya-budaya yang akan mereduksi kearifan dan keragaman pendidikan lokal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebiasaan Baru Ganjar, Bagikan Beras dan Sembako Saat Kunjungan ke Luar Kota

Kebiasaan Baru Ganjar, Bagikan Beras dan Sembako Saat Kunjungan ke Luar Kota

Regional
Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Regional
Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Regional
11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

Regional
Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X