Kompas.com - 25/07/2017, 16:57 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. KOMPAS.Com /Slamet Priyatin Kompas.Com /Slamet Priyatin Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. KOMPAS.Com /Slamet Priyatin
|
EditorReni Susanti

SEMARANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta penyelenggara pemilu di Jateng mensosialisasikan aturan terbaru pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dia menilai, sosialisasi diperlukan lantaran dalam aturan terbaru mencantumkan ancaman pidana yang tinggi. Hal tersebut disampaikannya seusai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada penyelenggara Pemilu, Selasa (25/7/2017).

“Sosialisasi. Karena (Pilkada) serentak, sosialisasi perlu karena banyak aturan baru yang masyarakat perlu tahu bahwa unsur pidana tinggi. Masyarakat perlu tahu bagaimana melapor, batas toleransi berapa, konflik perbedaan suara yang digugat ke MK berapa,” tuturnya.

Kepada KPU dan Bawaslu Jateng, Ganjar meminta agar ada informasi yang lebih diberikan kepada masyarakat berkaitan hal-hal dalam Pilkada.

(Baca juga: Pilkada Jateng 2018, PKB Pasarkan Marwan Jafar ke Sejumlah Parpol)

 

“Saya pesan KPU-Bawaslu, agar dibuat ‘abc’ pilkada, bicara tahapan, partisipasi, bicara mana boleh dan yang tidak, berikut cara melapornya. Kalau sudah tahu harapan kita, pilkada bisa berjalan lancar,” tambah pria berambut putih ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jateng sendiri bakal menggelar Pilkada pada Juni 2018 mendatang. Bersamaan dengan itu, ada tujuh kabupaten kota yang menggelar pemilihan bupati-wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota.

Tujuh daerah tersebut yaitu Kabupaten Banyumas, Karanganyar, Tegal, Kudus, Magelang, Temanggung, dan Kota Tegal. Total seluruh anggaran 7 daerah sebesar Rp 179,10 miliar. Sementara untuk Pilkada Jateng 2018 sebesar Rp 1,28 triliun.

Seluruh tahapan Pilkada dimulai pada September 2017. Selain itu, Ganjar minta agar persoalan SARA benar-benar dihilangkan. Kepada penyelenggara, wacana dalam Pilkada harus berbasis program kerja.

“Meskipun yang SARA nanti akan kena tindakan, tapi kita kan butuh sosialisasi agar tidak diinterpretasikan. Kalau gak punya program kan SARA jadi mainan, dan itu kasihan rakyat jadi korban,” tambahnya. 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X