Menristekdikti Beri Pilihan kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI - Kompas.com

Menristekdikti Beri Pilihan kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI

Kompas.com - 22/07/2017, 16:50 WIB
Menteri Ristek Dikti, M NAsir membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Universitas Negeri Gorontalo. Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan ditempatkan di Kabupaten Bone BolangoKOMPAS.COM/ROSYID AZHAR Menteri Ristek Dikti, M NAsir membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Universitas Negeri Gorontalo. Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan ditempatkan di Kabupaten Bone Bolango

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengatakan akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam waktu dekat ini.

Pemanggilan itu untuk membahas keterlibatan pegawai dan dosen dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di lingkungan kampusnya.

"Ke depan akan kami kumpulkan rektor seluruh Indonesia. Insya Allah tanggal 26 Juli 2017," kata Nasir kepada wartawan di Gedung Balairung UGM, Jalan Persatuan, Kabupaten Sleman, Sabtu (22/7/2017).

Menurut Nasir, pegawai dan dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat HTI itu melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Dalam peraturan tersebut, kata dia, PNS harus menyatakan diri setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Baca: Aturan Sanksi Penjara dalam Perppu Ormas Bisa Jerat Para Pengikut HTI

"Sesuai dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden sekaligus dari Kementerian Hukum dan HAM yang membubarkan HTI, maka dosen dan pegawai (PTN) tidak boleh terlibat," ujar Nasir.

Nasir mengatakan, pihaknya akan memberikan dua pilihan kepada pegawai dan dosen di PTN yang menjadi anggota HTI. Pertama, kata dia, pegawai dan dosen yang menjadi anggota HTI harus menyatakan diri keluar dari organisasi tersebut.

Baca: Soal Anggota HTI di UGM, Ini Kata Rektor

"Dia harus keluar dari HTI, tidak mengikuti kegiatan HTI, dan bergabung kembali dengan pemerintah," ucap Nasir.

Ia mengatakan, rektor, pembantu rektor, dan dekan fakultas yang menjadi penjamin sekaligus pengawas pegawai dan dosen eks HTI tersebut. Menurut dia, mantan anggota HTI itu juga harus mendapatkan pemnbinaan.

Baca: Ini Saran Polri jika HTI Tak Puas dengan Keputusan Pembubaran

Kedua, lanjut Nasir, pegawai dan dosen harus mengundurkan diri pekerjaannya jika tak mau keluar dari organisasi yang telah dibubarkan pemerintah itu. Sebab, dasar pembubaran organisasi tersebut yaitu ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin mendirikan negara khilafah.

"Harus keluar karena dia adalah bagian negara, seharusnya (ideologinya) tidak boleh pisah dari negara," ucap Nasir.

Untuk pegawai dan dosen yang terlibat HTI di perguruan tinggi swasta (PTS), kata Nasir, pihaknya menyerahkannya kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Menurut dia, Kopertis juga harus melakukan hal yang sama seperti Kemenristekdikti dalam menangani pegawai atau dosen PTS yang terlibat HTI.

"Tapi perlakuannya berbeda dengan PTN. Swasta ada model yang berbeda, mungkin juga regulasinya yang berbeda," ucap Nasir.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menjelaskan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia telah melalui kajian lama.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Megapolitan
Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Megapolitan
Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Nasional
Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Edukasi
Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Megapolitan
Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Internasional
Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Internasional
Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Edukasi
Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Megapolitan
Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Nasional
Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Megapolitan
Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan 'Diadopsi' Kampus di China

Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan "Diadopsi" Kampus di China

Internasional
Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas  Bekasi

Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas Bekasi

Megapolitan
Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Nasional
Close Ads X