Menristekdikti Beri Pilihan kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI - Kompas.com

Menristekdikti Beri Pilihan kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI

Kompas.com - 22/07/2017, 16:50 WIB
Menteri Ristek Dikti, M NAsir membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Universitas Negeri Gorontalo. Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan ditempatkan di Kabupaten Bone BolangoKOMPAS.COM/ROSYID AZHAR Menteri Ristek Dikti, M NAsir membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Universitas Negeri Gorontalo. Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan ditempatkan di Kabupaten Bone Bolango

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengatakan akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam waktu dekat ini.

Pemanggilan itu untuk membahas keterlibatan pegawai dan dosen dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di lingkungan kampusnya.

"Ke depan akan kami kumpulkan rektor seluruh Indonesia. Insya Allah tanggal 26 Juli 2017," kata Nasir kepada wartawan di Gedung Balairung UGM, Jalan Persatuan, Kabupaten Sleman, Sabtu (22/7/2017).

Menurut Nasir, pegawai dan dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat HTI itu melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Dalam peraturan tersebut, kata dia, PNS harus menyatakan diri setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Baca: Aturan Sanksi Penjara dalam Perppu Ormas Bisa Jerat Para Pengikut HTI

"Sesuai dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden sekaligus dari Kementerian Hukum dan HAM yang membubarkan HTI, maka dosen dan pegawai (PTN) tidak boleh terlibat," ujar Nasir.

Nasir mengatakan, pihaknya akan memberikan dua pilihan kepada pegawai dan dosen di PTN yang menjadi anggota HTI. Pertama, kata dia, pegawai dan dosen yang menjadi anggota HTI harus menyatakan diri keluar dari organisasi tersebut.

Baca: Soal Anggota HTI di UGM, Ini Kata Rektor

"Dia harus keluar dari HTI, tidak mengikuti kegiatan HTI, dan bergabung kembali dengan pemerintah," ucap Nasir.

Ia mengatakan, rektor, pembantu rektor, dan dekan fakultas yang menjadi penjamin sekaligus pengawas pegawai dan dosen eks HTI tersebut. Menurut dia, mantan anggota HTI itu juga harus mendapatkan pemnbinaan.

Baca: Ini Saran Polri jika HTI Tak Puas dengan Keputusan Pembubaran

Kedua, lanjut Nasir, pegawai dan dosen harus mengundurkan diri pekerjaannya jika tak mau keluar dari organisasi yang telah dibubarkan pemerintah itu. Sebab, dasar pembubaran organisasi tersebut yaitu ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin mendirikan negara khilafah.

"Harus keluar karena dia adalah bagian negara, seharusnya (ideologinya) tidak boleh pisah dari negara," ucap Nasir.

Untuk pegawai dan dosen yang terlibat HTI di perguruan tinggi swasta (PTS), kata Nasir, pihaknya menyerahkannya kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Menurut dia, Kopertis juga harus melakukan hal yang sama seperti Kemenristekdikti dalam menangani pegawai atau dosen PTS yang terlibat HTI.

"Tapi perlakuannya berbeda dengan PTN. Swasta ada model yang berbeda, mungkin juga regulasinya yang berbeda," ucap Nasir.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Bawaslu Koordinasi dengan Polri untuk Tindak Pelaku Kampanye Hitam

Bawaslu Koordinasi dengan Polri untuk Tindak Pelaku Kampanye Hitam

Nasional
Fraksi PDI-P: Setahun Pemerintahan Anies, Tak Ada Program Rumah untuk Warga Miskin

Fraksi PDI-P: Setahun Pemerintahan Anies, Tak Ada Program Rumah untuk Warga Miskin

Megapolitan
'Hoaks Diciptakan Orang Pintar, tapi Jahat dan Disebarluaskan Orang Baik, tapi Bodoh”

"Hoaks Diciptakan Orang Pintar, tapi Jahat dan Disebarluaskan Orang Baik, tapi Bodoh”

Nasional
Cerita JK soal Mobil Tua Polisi pada Awal 2000-an

Cerita JK soal Mobil Tua Polisi pada Awal 2000-an

Nasional
Turki Ubah Nama Jalan di Depan Gedung Baru Kedubes AS Jadi Malcolm X

Turki Ubah Nama Jalan di Depan Gedung Baru Kedubes AS Jadi Malcolm X

Internasional
Patung Tokoh Perang Kemerdekaan AS Dipasangi Mata Mainan

Patung Tokoh Perang Kemerdekaan AS Dipasangi Mata Mainan

Internasional
Ketua KPU Persilakan Para Calon Kunjungi Lembaga Pendidikan asal...

Ketua KPU Persilakan Para Calon Kunjungi Lembaga Pendidikan asal...

Regional
Ada Pekerjaan 'Skybridge', Jalan Jatibaru Raya Dibuka Terbatas

Ada Pekerjaan "Skybridge", Jalan Jatibaru Raya Dibuka Terbatas

Megapolitan
Pengamat: Kampanye Negatif Boleh, tetapi Kampanye Positif Harus Diutamakan

Pengamat: Kampanye Negatif Boleh, tetapi Kampanye Positif Harus Diutamakan

Nasional
PPSU Temukan Botol Miras dalam Pembongkaran Rumah di Pekojan Jakbar

PPSU Temukan Botol Miras dalam Pembongkaran Rumah di Pekojan Jakbar

Megapolitan
ITB Harap Penelitiannya Berguna untuk Rekonstruksi Palu Pasca-Bencana

ITB Harap Penelitiannya Berguna untuk Rekonstruksi Palu Pasca-Bencana

Edukasi
Gelapkan 51 Sepeda Motor, Dua Ibu Rumah Tangga Ditangkap

Gelapkan 51 Sepeda Motor, Dua Ibu Rumah Tangga Ditangkap

Regional
3 Lokasi Ini Dipertimbangkan Jadi Area Hunian Tetap Bagi Korban Gempa Sulteng

3 Lokasi Ini Dipertimbangkan Jadi Area Hunian Tetap Bagi Korban Gempa Sulteng

Nasional
Kekeringan, 1.000 ASN Kota Bandung Gelar Shalat Minta Hujan di Balai Kota

Kekeringan, 1.000 ASN Kota Bandung Gelar Shalat Minta Hujan di Balai Kota

Regional
Polri: Banyak yang Catut Nama Kapolri Tito Karnavian

Polri: Banyak yang Catut Nama Kapolri Tito Karnavian

Nasional
Close Ads X