Cegah Penyalahgunaan Anggaran Rp 1,1 Triliun, KPU Jabar Gandeng BPKP

Kompas.com - 17/07/2017, 15:31 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi
|
EditorReni Susanti

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat dalam mengawasi penggunaan anggaran penyelenggaran Pilkada Jawa Barat 2018 yang mencapai Rp 1,164 triliun.

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara KPU Jawa Barat dan BPKP Jawa Barat ini ditandatangani di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (17/7/2017). MoU juga ditandatangani KPU 16 kabupaten/kota di Jabar yang ikut dalam Pilkada serentak.

"KPU Jabar dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2018 mengelola uang yang sangat besar Rp 1,164 triliun. Mengelola uang segitu besarnya harus hati-hati supaya bisa dipastikan tidak ada penyimpangan-penyimpangan," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Bandung.

Yayat menambahkan, penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi dalam pengelolaan dana anggaran penyelenggaraan Pilkada, biasanya bersifat maladministrasi hingga potensi kejahatan korupsi.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti Masuk Radar PDI-P untuk Pilkada Jabar)

 

Nantinya, BPKP mengawal tiga hal penggunaan anggaran Pilkada Jabar oleh KPU. Pertama, proses pendampingan manajemen pengelolaan keuangan mulai awal pelaksanaan tahapan Pilkada sampai tahapan akhir.

"Agar proses pengelolaan keuangan ini sesuai dengan apa yang tertera dalam RKB sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi potensi-potensi penyimpangan dari RKB itu kalau didampingi oleh BPKP saya kira bisa sesegera mungkin diketahui dan diluruskan," ucapnya.

Kemudian, BPKP juga akan mengawasi kegiatan pengadaan dan pendistribusian logistik mulai perencanaan tender sampai pada pendistribusian ke TPS-TPS seluruh Jabar.

"Ini juga penting didampingi karena dalam beberapa kasus banyak sekali problem yang muncul di tengah jalan seperti gagal lelang," ungkapnya.

(Baca juga: Gerindra Berpeluang Duetkan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar)

Terakhir, pendampingan dalam evaluasi dan pembuatan laporan. "Itu penting sekali, sehingga kita bisa menemukan evaluasinya," tandas Yayat.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP Jawa Barat Deni Suardani menambahkan, kerja sama yang dijalin antara pihaknya dan KPU dilakukan demi kelancaran dan keamanan Pilkada Jawa Barat 2018.

"Inilah wujud nyata BPKP hadir untuk mengawal itu. Terutama dalam pengelolaan keuangannya itu betul-betul dilakukan secara tertib, profesional, transparan, dan akuntabel dan bebas dari masalah-masalah hukum," pungkasnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Regional
Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Regional
Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Regional
Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Regional
Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Regional
Disuruh Ibunya Beli Kopi di Kios, Bocah Kelas 2 SD Diperkosa di Hutan

Disuruh Ibunya Beli Kopi di Kios, Bocah Kelas 2 SD Diperkosa di Hutan

Regional
Diduga Terpeleset Saat Mengejar Adiknya, Seorang Polwan Ditemukan Tewas di Sungai

Diduga Terpeleset Saat Mengejar Adiknya, Seorang Polwan Ditemukan Tewas di Sungai

Regional
Bertambah 33, Positif Covid-19 di Sulut Tembus 4.390 Kasus

Bertambah 33, Positif Covid-19 di Sulut Tembus 4.390 Kasus

Regional
Bertahan di Tengah Pandemi, Warga Prabumulih Produksi Jamu Siap Saji

Bertahan di Tengah Pandemi, Warga Prabumulih Produksi Jamu Siap Saji

Regional
Cegah Klaster SKB CPNS, Pegawai Kantor Bupati Probolinggo WFH 5 Hari

Cegah Klaster SKB CPNS, Pegawai Kantor Bupati Probolinggo WFH 5 Hari

Regional
Salah Satu Tim Paslon Pilkada Ogan Ilir Laporkan Petahana, Ini Penjelasan Bawaslu

Salah Satu Tim Paslon Pilkada Ogan Ilir Laporkan Petahana, Ini Penjelasan Bawaslu

Regional
Sekolah di Perbatasan RI-Malaysia Mulai Dibuka untuk Belajar Tatap Muka

Sekolah di Perbatasan RI-Malaysia Mulai Dibuka untuk Belajar Tatap Muka

Regional
Tasikmalaya Catatkan Klaster Pendidikan, 12 Orang Positif Covid-19 dalam Sehari

Tasikmalaya Catatkan Klaster Pendidikan, 12 Orang Positif Covid-19 dalam Sehari

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X