Cegah Penyalahgunaan Anggaran Rp 1,1 Triliun, KPU Jabar Gandeng BPKP

Kompas.com - 17/07/2017, 15:31 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi
|
EditorReni Susanti

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat dalam mengawasi penggunaan anggaran penyelenggaran Pilkada Jawa Barat 2018 yang mencapai Rp 1,164 triliun.

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara KPU Jawa Barat dan BPKP Jawa Barat ini ditandatangani di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (17/7/2017). MoU juga ditandatangani KPU 16 kabupaten/kota di Jabar yang ikut dalam Pilkada serentak.

"KPU Jabar dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2018 mengelola uang yang sangat besar Rp 1,164 triliun. Mengelola uang segitu besarnya harus hati-hati supaya bisa dipastikan tidak ada penyimpangan-penyimpangan," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Bandung.

Yayat menambahkan, penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi dalam pengelolaan dana anggaran penyelenggaraan Pilkada, biasanya bersifat maladministrasi hingga potensi kejahatan korupsi.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti Masuk Radar PDI-P untuk Pilkada Jabar)

 

Nantinya, BPKP mengawal tiga hal penggunaan anggaran Pilkada Jabar oleh KPU. Pertama, proses pendampingan manajemen pengelolaan keuangan mulai awal pelaksanaan tahapan Pilkada sampai tahapan akhir.

"Agar proses pengelolaan keuangan ini sesuai dengan apa yang tertera dalam RKB sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi potensi-potensi penyimpangan dari RKB itu kalau didampingi oleh BPKP saya kira bisa sesegera mungkin diketahui dan diluruskan," ucapnya.

Kemudian, BPKP juga akan mengawasi kegiatan pengadaan dan pendistribusian logistik mulai perencanaan tender sampai pada pendistribusian ke TPS-TPS seluruh Jabar.

"Ini juga penting didampingi karena dalam beberapa kasus banyak sekali problem yang muncul di tengah jalan seperti gagal lelang," ungkapnya.

(Baca juga: Gerindra Berpeluang Duetkan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar)

Terakhir, pendampingan dalam evaluasi dan pembuatan laporan. "Itu penting sekali, sehingga kita bisa menemukan evaluasinya," tandas Yayat.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP Jawa Barat Deni Suardani menambahkan, kerja sama yang dijalin antara pihaknya dan KPU dilakukan demi kelancaran dan keamanan Pilkada Jawa Barat 2018.

"Inilah wujud nyata BPKP hadir untuk mengawal itu. Terutama dalam pengelolaan keuangannya itu betul-betul dilakukan secara tertib, profesional, transparan, dan akuntabel dan bebas dari masalah-masalah hukum," pungkasnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

Regional
Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Regional
Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Regional
Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Regional
Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Regional
Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Regional
Pemkab Karawang Siapkan Sanksi bagi Perusahaan yang Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Pemkab Karawang Siapkan Sanksi bagi Perusahaan yang Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Regional
11 Ibu Hamil Positif Covid-19 Tanpa Gejala Diisolasi di Rusunawa Bener Yogyakarta

11 Ibu Hamil Positif Covid-19 Tanpa Gejala Diisolasi di Rusunawa Bener Yogyakarta

Regional
21 Tenaga Medis Positif Covid-19, 4 Fasilitas Kesehatan di Manokwari Ditutup

21 Tenaga Medis Positif Covid-19, 4 Fasilitas Kesehatan di Manokwari Ditutup

Regional
Pria Ini Culik Bayi Kekasihnya gegara Gagal Menikah, Lari dari Jambi Tertangkap di Jakarta

Pria Ini Culik Bayi Kekasihnya gegara Gagal Menikah, Lari dari Jambi Tertangkap di Jakarta

Regional
Ini Motif Pelaku Tabrak Gerbang Mapolresta Tasikmalaya dan Berupaya Rebut Senjata Petugas

Ini Motif Pelaku Tabrak Gerbang Mapolresta Tasikmalaya dan Berupaya Rebut Senjata Petugas

Regional
Pilkada Kabupaten Malang, Seorang Bakal Calon dari Jalur Independen Positif Covid-19

Pilkada Kabupaten Malang, Seorang Bakal Calon dari Jalur Independen Positif Covid-19

Regional
Terlilit Pinjaman Online, Kepala Toko Alfamart Nekat Bobol Brankas Sendiri

Terlilit Pinjaman Online, Kepala Toko Alfamart Nekat Bobol Brankas Sendiri

Regional
Pemilik Showroom Motor Diculik, Uang di ATM Rp 30 Juta Dikuras

Pemilik Showroom Motor Diculik, Uang di ATM Rp 30 Juta Dikuras

Regional
Gubernur Kalbar: Saya Akan Tetap Sanksi Maskapai Sekalipun Ditegur Menteri

Gubernur Kalbar: Saya Akan Tetap Sanksi Maskapai Sekalipun Ditegur Menteri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X