Cegah Penyalahgunaan Anggaran Rp 1,1 Triliun, KPU Jabar Gandeng BPKP

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara KPU Jawa Barat dan BPKP Jawa Barat ini ditandatangani di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (17/7/2017). MoU juga ditandatangani KPU 16 kabupaten/kota di Jabar yang ikut dalam Pilkada serentak.

"KPU Jabar dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2018 mengelola uang yang sangat besar Rp 1,164 triliun. Mengelola uang segitu besarnya harus hati-hati supaya bisa dipastikan tidak ada penyimpangan-penyimpangan," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Bandung.

Yayat menambahkan, penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi dalam pengelolaan dana anggaran penyelenggaraan Pilkada, biasanya bersifat maladministrasi hingga potensi kejahatan korupsi.

Nantinya, BPKP mengawal tiga hal penggunaan anggaran Pilkada Jabar oleh KPU. Pertama, proses pendampingan manajemen pengelolaan keuangan mulai awal pelaksanaan tahapan Pilkada sampai tahapan akhir.

"Agar proses pengelolaan keuangan ini sesuai dengan apa yang tertera dalam RKB sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi potensi-potensi penyimpangan dari RKB itu kalau didampingi oleh BPKP saya kira bisa sesegera mungkin diketahui dan diluruskan," ucapnya.

Kemudian, BPKP juga akan mengawasi kegiatan pengadaan dan pendistribusian logistik mulai perencanaan tender sampai pada pendistribusian ke TPS-TPS seluruh Jabar.

"Ini juga penting didampingi karena dalam beberapa kasus banyak sekali problem yang muncul di tengah jalan seperti gagal lelang," ungkapnya.

Terakhir, pendampingan dalam evaluasi dan pembuatan laporan. "Itu penting sekali, sehingga kita bisa menemukan evaluasinya," tandas Yayat.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP Jawa Barat Deni Suardani menambahkan, kerja sama yang dijalin antara pihaknya dan KPU dilakukan demi kelancaran dan keamanan Pilkada Jawa Barat 2018.

"Inilah wujud nyata BPKP hadir untuk mengawal itu. Terutama dalam pengelolaan keuangannya itu betul-betul dilakukan secara tertib, profesional, transparan, dan akuntabel dan bebas dari masalah-masalah hukum," pungkasnya.