Ada Tambahan Tunjangan bagi DPRD, Pemkab Gunungkidul Tunggu Instruksi

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan hak administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Konsekuensi dari PP tersebut, maka anggota legislatif daerah tingkat I dan II akan mendapatkan tambahan tunjangan yang tidak diatur dalam dalam PP sebelumnya. Tunjangan tambahan yang didapat antara lain tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta masih menunggu instruksi terkait turunan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan hak administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jumlah yang diterima jauh lebih tinggi dari kepala daerah.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui besaran kenaikan tunjangan yang akan diterima para wakil rakyat ini. Sebab, masih menunggu pembahasan tingkat propinsi, untuk kabupaten tidak boleh mendahului.

PP tersebut nantinya akan diemplementasikan harus dibuat aturan perda dan perbub.

"Jumat (7/7) kemarin (BKAD) propinsi sudah memanggil kabupaten/kota untuk membahas masalah ini. Karena dampaknya cukup luas, " kata Sapto ditemui di kantornya Selasa (11/7/2017).

Baca juga: Jokowi Teken PP, Anggota DPRD Dapat Tunjangan Beras, Komunikasi, Transportasi dan Lainnya

Menurut dia, konsultasi ke propinsi karena amanat dari PP tersebut diamanatkan tunjungan anggota DPRD Kabupaten/kota, tidak boleh melebihi DPRD propinsi.

"Praktis kita menunggu, nanti akan terkoordinir oleh provinsi. Rencananya tanggal 17 besok (Senin), provinsi akan ke kemendagri untuk memperdalam teknis administrasi hingga penyusunan spj," ujarnya.

Sementara disinggung mengenai berapa kemungkinan besaran uang tunjangan yang diterima pihaknya belum mengetahui. Sebagai gambaran untuk saat ini anggota DPRD Gunungkidul menerima besaran.

Ketua DPRD Gunungkidul gaji Rp 6.286.650, ditambah Wakil ketua antara Rp 5.026.356 , Rp 4.578.600, Rp 4.921.008.

"Perbedaan pembayaran karena ada tunjangan anak," ujar Kabid Perbendaharaan DPKAD Sjaufudin HS Rabu (12/7/2017).

Untuk anggota wakil ketua masih ditambah uang perumahan sebesar Rp 6.850.000.

Sementara untuk anggota DPRD, gaji plus beberapa tunjangan antara Rp 4,1 juta hingga Rp 4,2 juta. Masih ditambah tunjangan perumahan Rp 6.450.000.

"Jumlah yang diterima masih ditambah honor lainnya, misalnya jika duduk di Banleg atau apa. Untuk peraturan baru kami belum mengetahui berapa kenaikannya, kita masih menunggu," ucapnya.

Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan gaji Bupati Gunungkidul yang total setiap bulannya mendapatkan Rp 5.742.500, sedangkan wakil Bupati Rp 5.376.500.

"Untuk bupati dan wakil bupati gajinya lebih sedikit dari anggota dewan," sebut Sjaufudin.

Jumlah tersebut juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunungkidul Rp 1.337.650.

Bendahara Sekertaris Dewan,Suyono mengatakan, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait PP 18 Tahun 2017 tersebut.

"Minggu depan kita akan konsultasi. Jika melihat PP ada tambahan kenaikan 7 kali dari gaji pokok. Tetapi itu semua tergantung keuangan daerah," ucapnya.

Parpol dapat guyuran dana

Jika melihat dari peraturan yang ada, partai politik juga akan menerima tambahan dari Dana Bantuan parpol.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyusun revisi PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Revisi PP tersebut mengatur kenaikan dana bantuan parpol.

Pemerintah menargetkan revisi tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

"Isu tentang kenaikan memang ada, tapi untuk kepastian masih harus menunggu karena hingga sekarang belum ada aturan tentang hal tersebut, jadi untuk tahun ini masih sama seperti tahun lalu," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gunungkidul Arkham Mashudi.

Untuk per suara pemerintah menganggarkan Rp 2.500, maka dana yang disediakan untuk 9 parpol yang saat ini duduk di DPRD Gunungkidul sebesar Rp 1,08 miliar per tahun.

Untuk penggunaan bantuan tahun ini, partai boleh menggunakannya untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik dengan jalan mengumpulkan kader-kader yang dimilikinya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No 77/2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sementara dalam peraturan lama, pemanfaatan bantuan harus dilakukan secara langsung ke masyarakat.

Baca juga: Komisi II Setuju Kenaikan Dana Bantuan Parpol