80 Persen Kekerasan Seksual Anak Dipicu Konten Pornografi

UNGARAN, KOMPAS.com - Sekitar 80 persen kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan kekerasan seksual yang dipicu faktor kemudahan mengakses konten pornografi.

Ironisnya, konten tak pantas ini beberapa kali terungkap masuk ke dalam buku-buku pelajaran sekolah.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasan, penyebaran konten pornografi yang kini marak menyasar lingkungan pendidikan sangat memprihatinkan.

Sebab, pornografi merupakan penyumbang terbesar tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia.

"Kami mencatat kasus kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi. Lebih memprihatinkan lagi, 80 persen merupakan kekerasan seksual yang dipicu kemudahan mengakses pornografi," kata Hasan di Ungaran, Selasa (2/5/2017).

(Baca juga: Menteri PPAA: 25.000 Aktivitas Pornografi Anak Per Hari di Indonesia)

Hasan mengungkapkan, ada upaya yang sengaja meracuni lingkungan pendidikan dengan memasukkan konten- konten pornografi. Di antaranya, melalui buku pelajaran sekolah seperti yang pernah beberapa kali terungkap.

Upaya lainnya adalah melalui penjualan gambar, film, VCD, maupun buku-buku cerita dengan konten pornografi di kalangan pelajar. Apalagi dengan kemudahan penyedia informasi secara daring, konten pornografi semakin mudah didapatkan.

"Antar sesama siswa bisa saling bertukar film atau konten pornografi, hanya dengan transfer antar flashdisk ataupun ponsel semakin mudah," tandasnya.

Penyebaran konten- konten pornografi di kalangan pelajar ini bertujuan agar pelajar kecanduan pornografi. Parahnya, orangtua maupun lingkungan terdekat tidak mampu mengontrol pemanfaatan internet maupun ponsel yang digunakan anak- anaknya.

"Maka yang terjadi, anak-anak semakin akrab dengan pornografi," tandasnya.

(Baca juga: Tinggal 1 Kos, Anak-anak Buruh Tiru "Adegan Dewasa" Orangtuanya)

Karena itu, ia mengajak semua pihak mendorong terwujudnya regulasi yang lebih tegas dalam membatasi kemudahan akses pornografi. Ia juga mengajak masyarakat lebih peduli melalui berbagai penyuluhan bahaya pornografi hingga lingkungan masyarakat terkecil.

"Pemerintah terus konsisten melakukan pemblokiran situs-situs yang mengandung pornografi. Tapi jumlah situs juga semakin tidak sedikit. Untuk itu peran serta masyarakat diperlukan untuk menangkal upaya penyebaran konten pornografi di generasi muda," tegasnya.