Kompas.com - 26/12/2016, 13:41 WIB
|
EditorFidel Ali

MEDAN, KOMPAS.com - Status "Darurat Perlindungan Anak" yang disandang Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejak 2014 ternyata tidak membuat situasi perlindungan anak di 2015 dan 2016 menjadi lebih baik.

Jaringan Perlindungan Anak (JPA) Sumatera Utara mencatat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku dan saksi mencapai 331 anak.

Dibandingkan dengan laporan kasus pada 2015, mengalami peningkatan sekitar 33 persen. Kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi jenis kekerasan terhadap anak yaitu 52 persen, yaitu 69 kasus yang dialami anak perempuan dan 6 anak laki-laki.

Namun untuk kekerasan fisik, 31 anak laki-laki menjadi korbannya, sementara perempuan 12 anak. Sementara untuk anak menjadi pelaku, didominasi laki-laki sebanyak 67 orang.

"Kami sebagai warga Sumut perlu perhatian khusus dari pemerintah dan konsistensi perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran di semua situasi kehidupan anak di Sumut," kata Direktur Eksekutif PKPA Misran Lubis, Senin (26/12/2016).

Menurut Misran, sangat penting ada regulasi dan program pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang didukung anggaran yang responsif hak anak. Juga kebijakan penguatan organisasi masyarakat sipil/lembaga sosial penggiat anak melalui sistem subsidi anggaran dari APBD dan pendampingan.

"Perlu pelibatan dan pemberdayaan sektor industri, bisnis dan swasta lainnya untuk mengambil bagian secara signifikan dalam melindungi anak-anak melalui skema kebijakan global Children Right and Bussines Principle," tegasnya.

Sementara itu, di tempat berbeda, ratusan anak dan elemen peduli anak dan perempuan berkampanye "Three Ends" yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi. Kegiatan ditandai dengan pelepasan balon oleh setiap anak yang hadir.

Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mengajak seluruh komponen bangsa melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Pelaku kejahatan seksual banyak melibatkan orang-orang terdekat dan mengenal kebiasaan anak. Kita harus ekstra ketat melindungi dan memberikan pemahaman kepada anak untuk menghindari terjadinya kejahatan seksual," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.