Tuntut Pembayaran Lahan, Warga Dayak Tutup Lokasi Proyek Bendungan Tapin

Bendungan yang dibangun pada lahan seluas 600 hektar itu menelan biaya Rp 896,9 miliar. Selain untuk menunjang pertanian dan penyediaan air baku, Bendungan Tapin juga berpotensi menghasilkan listrik berkapasitas 3,3 megawatt (MW).

Dirugikan

Menurut Sateran, warga sangat dirugikan dengan kebijakan pembayaran lahan. Karena itu, warga menuntut pembayaran harus diselesaikan terlebih dahulu baru pengerjaan proyek bisa dilanjutkan.

"Kami mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah, tetapi kami juga jangan dikorbankan,” katanya.

Eddy Hari Poerwanto, Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan Tapin dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Provinsi Kalsel, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II yang datang menemui warga untuk berdialog, meminta warga bersabar.

"Senin, kita bahas lagi di aula kecamatan,” ucapnya.

Tahun ini, menurut Eddy, pihaknya mempunyai dana Rp 22 miliar untuk pembebasan lahan. Dana itu sudah diserahkan kepada tim appraisal (penaksiran).

"Dana masih tersisa Rp 1,5 miliar dan akan digunakan untuk pembayaran lahan dalam minggu ini. Kami juga masih menunggu pencairan dana dari pusat sebesar Rp 30 miliar yang dijadwalkan pada November,” ungkapnya.

Eddy menyampaikan, pembayaran lahan menjadi prioritas saat ini. Pembayaran itu diselesaikan oleh tim appraisal yang independen.

"Tim itulah yang menaksir harga lahan yang dibebaskan. Mereka berpedoman pada peta pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional. Soal adanya perbedaan harga, kami tidak ikut-ikutan menentukan harga tanah. Semuanya ditentukan oleh tim yang independen tersebut,” katanya.