Menhut Janjikan Tata Ruang Ulang dan Keberpihakan pada Masyarakat Adat

Kompas.com - 01/08/2016, 18:09 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didamping Gubernur Sumutera Utara Erry Nuraidi dan Ketua PSBI Effendi Simbolon, saat mendengarkan enam perwakilan puak berbicara di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak dan Rakernas PSBI di Pantai Bebas Parapat, Sabtu (30/7/2016) kemarin. Kontributor Medan, Mei LeandhaWakil Presiden RI Jusuf Kalla didamping Gubernur Sumutera Utara Erry Nuraidi dan Ketua PSBI Effendi Simbolon, saat mendengarkan enam perwakilan puak berbicara di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak dan Rakernas PSBI di Pantai Bebas Parapat, Sabtu (30/7/2016) kemarin.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

PARAPAT, KOMPAS.com - Enam perwakilan suku Batak bergantian berbicara kepada Wakil Presiden Yusuf Kalla, Sabtu (30/7/2016).

Mereka menyampaikan beragam persoalan rakyat dan hak-hak adat yang mereka alami di Sumatera Utara, mulai dari tapal batas, hak mengelola dan memanfaatkan hutan, hingga hak ulayat dan komunal.

Menanggapi itu, Kalla menyatakan bahwa pemerintah sangat menghargai hukum-hakum adat yang berlaku di semua daerah.

Soal konflik tanah, kepemilikan lahan, dan hak masyarakat adat di sekitar hutan, Kalla menyerahkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang kebetulan ada di situ.

Sambil memegang buku catatan kecil, Siti mengatakan akan menjelaskan dua hal yang ditanyakan terkait implikasi dan implementasi Pasal 18 b ayat 2 Undang-Undang Dasar RI.

Menurut Siti, dalam visi-misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada keinginan agar pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, selalu bersama masyarakat hukum adat. Maka itu, dilakukanlah pengembangan perhutanan sosial yang akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet.

Siti mengatakan, saat ini Kemenhut sedang meneliti tipe masyarakat adat di dalam hutan di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Sumut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pesan Pak Presiden dan Wapres kepada kami, bagaimana hutan berarti dan bermanfaat menyejahterakan masyarakat. Jadi, tidak ada lagi kegiatan pengusiran dari dalam hutan, ini tidak boleh lagi," kata Siti di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2016 di Parapat, Sumatera Utara, Minggu (31/7/2016).

Ia sudah mendapat peta partisipatif yang dibuat masyarakat yang mencakup hutan masyarakat seluas 6 juta hektar, di mana 4,3 juta hektar di antaranya ada penghuninya.

Saat ini Kemenhut sedang mempersiapkan satuan tugas yang akan mempercepat langkah-langkah program masyarakat hukum adat tersebut. Siti mengakui sangat konseptual karena memang harus berhati-hati melaksanakannya.

"Untuk tata ruang dan register di Sumut terkait SK 459 yang tadi disebutkan, diterbitkan pada Agustus 2014, jadi belum kepemimpinan yang sekarang. Kami memang merencanakan akan melakukan review terhadap SK Menhut Nomor 459 ini dengan memperhatikan catatan-catatan dan riwayat tanah dari seluruh masyarakat adat di Sumatera Utara," kata dia.

Seusai penanaman 7.700 pohon di area seluas 15 hektar di wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung unit XVIII Sumut di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Siti langsung melakukan rapat mendadak dengan sejumlah kepala daerah di rumah dinas Bupati Toba Samosir (Tobasa) Darwin Siagian.

Wakil Bupati Tobasa Hulman Sitorus, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Bupati Karo Terkelin Brahmana beserta para staf, dan Ketua DPP Nasdem Martin Manurung hadir dalam rapat terkait kerusakan alam di kawasan Danau Toba itu.

"Sudah sangat mengkhawatirkan, khususnya kawasan hutan. Pembalakan liar, kerusakan akibat beroperasinya perusahaan swasta, sampai alih fungsi hutan yang dilakukan masyarakat, itu yang dibahas," kata Martin, Jumat (29/7/2016).

Kepada wartawan, Siti mengakui bahwa kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba sangat memprihatinkan. Untuk itu, ia meminta komitmen kepala daerah yang wilayahnya berhubungan dengan Danau Toba agar meningkatkan pengawasan.

Salah satu indikator kerusakan itu adalah terdapat 5.600 keramba jaring apung (KJA) yang menghasilkan limbah organik tinggi sehingga mencemari air, ditambah kegiatan pertanian, peternakan dan rumah tangga.

"Kerusakan semakin parah karena adanya lahan kritis seluas 157.000 hektar atau 21 persen dari luas daerah tangkapan air Danau Toba. KLHK memprakarsai pencanangan gerakan penanaman 7.700 pohon, kita minta dilanjutkan terus," kata Siti.

Ia berharap bahwa restorasi lingkungan bisa membawa kehidupan yang lebih baik di kawasan tersebut.

Pemerhati lingkungan, Marandus Sirait, menyatakan, kondisi lingkungan Danau Toba saat ini sudah semakin baik dengan banyaknya gerakan penanaman pohon oleh para pihak. Hanya saja, jenis pohon yang ditanam masih sering tidak sesuai.

Pinus, misalnya, mudah sekali terbakar sehingga akhirnya timbul masalah baru, yaitu kebakaran hutan. Dia sepakat, perlu ada pengawasan ketat supaya pemulihan lingkungan maksimal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.