Bantu TKI, Legislator Perempuan Ini Rela Menjadi "Ojek Rekening"

Perlu pembinaan

Aktivis buruh migran M Saleh mengatakan, salah satu permasalahan TKI di NTB adalah ketidakmampuan mereka mengelola hasil bekerja di luar negeri.

Selama ini, Saleh aktif melakukan pendampingan tidak hanya dari sisi perlindungan tetapi juga pemberdayaan TKI. Ia menuturkan, dalam program yang telah dilakukan, beberapa orang dilatih menjadi fasilitator di lapangan sebagai paralegal, penasihat keuangan, konselor dan pengelola informasi.

Mereka inilah yang nantinya menjangkau keluarga TKI dan mantan TKI untuk selanjutnya memberi pelatihan cara mengelola keuangan dan memanfaatkannya untuk modal usaha.

"Kalau di kita, banyak orang yang hanya sekali dua kali (menjadi TKI) karena didampingi bisa jadi berhasil," kata Saleh.

Berdasarkan data di Disnakertrans NTB, jumlah TKI NTB tahun 2015 mencapai 36.000 dengan remitan sebesar Rp 1,7 rriliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar para TKI bekerja di Malaysia, terutama di sektor perkebunan. Sementara sisanya menjadi asisten rumah tangga di beberapa negara seperti Taiwan, Malaysia, Hongkong, Brunei dan Singapura.

"Secara nasional NTB urutan ketiga. Pertama Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan Jawa Timur," terang Sekretaris Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI NTB, Zaenal.

Zaenal mengatakan, dari jumlah TKI tersebut, banyak di antaranya memiliki cerita sukses. Hasil dari bekerja di negeri orang mereka manfaatkan untuk membangun rumah, menyekolahkan anak dan membangun usaha.

"Kita bersama dinas terkait (membina TKI) supaya hasilnya tidak hanya konsumtif tetapi bisa dipergunakan untuk usaha dan biaya anak sekolah," kata Zaenal.