Menteri Jonan Berjanji Tertibkan Pelabuhan Khusus Batubara Kalimantan Selatan

BATULICIN, KOMPAS.com – Di Kalimantan Selatan, saat tambang batubara merajai, tumbuh pelabuhan-pelabuhan khusus atau pelsus yang digunakan untuk pengiriman batubaru. Dalam satu sungai saja, bisa bermunculan belasan pelabuhan-pelabuhan khusus.

Istilahnya memang pelabuhan, dan harusnya di bawah pengelolaan institusi khusus pelabuhan dengan izin khusus. Namun, di Kalimantan Selatan, dulu saat batubara jaya, dikenal banyak pelsus batubara yang hanya dimiliki oleh perseorangan dan tanpa izin khusus.

Persoalannya, sebagai besar pelsus-pelsus tersebut sebagian besar ilegal dan secara bisnis mengganggu pelabuhan-pelabuhan resmi yang berizin. Kini, saat batubara mulai redup, jumlah pelsus yang aktif terus turun. Namun, persoalan legalitas pelsus masih mengemuka.

Hal yang perlu dicatat, jarang ada pejabat pemerintah pusat yang memberi perhatian terhadap pelsus ini, terutama pelsus ilegal. Seolah-olah, pelsus ilegal dibiarkan terus tumbuh.

Namun, Jumat (29/1/2016)  lalu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengunjungi langsung Kalimantan Selatan dan salah satu agendanya melihat dari dekat pelabuhan khusus batubara.

Kunjungan kerja itu dilakukan untuk mengetahui kegiatan pengiriman batubara melalui pelabuhan khusus.

"Saya ingin melihat bagaimana kegiatan di pelabuhan khusus (pelsus) di Kalimantan Selatan dan apa saja tantangannya," kata Jonan saat meninjau Terminal Khusus Batubara milik PT Surya Citra Mahkota Mandiri (SCMM) di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Sebelum meninjau Terminal Khusus Batubara milik PT SCMM, Jonan terlebih dahulu meninjau Pelabuhan Khusus Batubara milik PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

Terkait hasil peninjauannya di dua lokasi tersebut, Jonan enggan membeberkannya. "Saya melihat-lihat saja dulu. Langkah (kebijakan) selanjutnya, lihat saja nanti," ujarnya.

Jonan sudah mengetahui, di Kalsel ada banyak pelsus batubara. Tidak menutup kemungkinan, pelsus-pelsus yang ada nantinya akan ditertibkan.

Kementerian Perhubungan akan menertibkan keberadaan pelabuhan khusus di Kalimantan Selatan. Pelabuhan khusus untuk pengiriman batubara yang tidak memiliki izin operasi alias ilegal akan ditutup.

"Saya pikir, dari pelsus-pelsus itu, ada yang tidak berizin. Pelsus yang tidak memiliki izin akan saya tutup," kata Jonan.

Asisten Terminal Khusus PT SCMM Syafroedin menyatakan, terminal khusus milik mereka memiliki perizinan. Semua dokumennya lengkap. "Kami mendukung langkah Kementerian Perhubungan menutup pelsus yang tidak memiliki izin," ucapnya.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel Sufian AH, ada 115 pelsus di Kalsel. Namun, yang masih aktif beroperasi sebanyak 90 pelsus.

"Sekitar 50 pelsus di antaranya berada di Tanah Bumbu. Sepengetahuan kami tidak ada pelsus yang tidak berizin. Semuanya legal," kata Sufian.

Pelabuhan Swarangan
Terkait pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Jonan mengatakan, pihaknya masih menunggu pemerintah daerah (pemda) menyiapkan lahan.

"Saya masih menunggu tanah dari pemda. Kalau pemda sudah menghibahkan tanah kepada kami, akan segera saya buat rencana induk pelabuhannya supaya bisa segera dibangun," katanya.

Menurut Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah, semua persyaratan yang diminta Kementerian Perhubungan kepada pemda sudah disiapkan. "Kami sudah menyiapkan masterplan pelabuhan dan sertifikat lahan seluas enam hektar yang siap dihibahkan," katanya.

Menurut Bambang, Pelabuhan Laut Swarangan nantinya akan menjadi pelabuhan umum untuk mendukung Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin. "Terwujudnya pembangunan pelabuhan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Kalsel," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.