Semarang Terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK - Kompas.com

Semarang Terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK

Kompas.com - 30/01/2015, 15:27 WIB
KOMPAS.com/ SYAHRUL MUNIR Bupati Semarang, H Mundjirin.

UNGARAN, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Semarang dan DPRD Kabupaten Semarang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam rapat paripurna, Jumat (30/1/2015).

Perda tersebut mengatur perlindungan bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga, mantan napi, hingga perempuan pekerja seks komersial dari tindak kekerasan.

Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, penerbitan perda itu menyusul banyaknya kasus pelecehan dan pemerkosaan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Semarang. Selama ini, pihaknya merasa kesulitan dalam penindakan kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti disinyalir banyaknya tempat hiburan di kawasan Bandungan yang mempekerjakan perempuan di bawah umur.

“Kalau tidak ada perda-nya bagaimana kami menindak,” katanya.

Perda tersebut juga mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pekerja seks komersial (PSK). Namun, Bupati menekankan bahwa perlindungan tersebut bukan berarti pemerintah melegalkan keberadaan para PSK.

Menurut Mundjirin, dengan adanya perda itu, pemerintah cenderung menekankan adanya pemberdayaan perempuan.

“Mengenai pasal perlindungan bagi perempuan pekerja seks, itu bagus. Tapi bukan berarti melegalkan lho ya? Maksudnya mereka itu manusia juga kan, dihilangkan juga susah. Tapi yang dimaksud, bagaimana memberikan perlindungan kesehatannya, serta memberikan keterampilan,” ungkap Bupati.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, tidak menampik adanya tafsiran perda tersebut berbenturan dengan Perda Ketertiban Umum tentang pelarangan pekerja seks. Namun, dia mengutarakan bahwa penafsiran dalam perda baru tersebut merupakan perlindungan terhadap PSK dari sisi kesehatan reproduksinya, perdagangan perempuan, dan upaya preventif dengan memberikan keterampilan profesi.  


“PSK memang dilarang oleh Perda Ketertiban Umum, tapi kenyataannya masih ada dan susah dihilangkan. Sehingga perda perlindungan ini lebih pada tindakan preventif dan upaya mengentaskan PSK. Mereka dibina untuk diberi keterampilan,” ujar Said.

EditorCaroline Damanik
Komentar

Terkini Lainnya

Macron Tegur Remaja yang Tak Sopan Panggil Namanya

Macron Tegur Remaja yang Tak Sopan Panggil Namanya

Internasional
Sopir Angkutan Lebaran di Terminal Kalideres Rata-rata Terindikasi Darah Tinggi

Sopir Angkutan Lebaran di Terminal Kalideres Rata-rata Terindikasi Darah Tinggi

Megapolitan
Kebakaran Landa 10 Hektar Padang Rumput di Pulau Komodo

Kebakaran Landa 10 Hektar Padang Rumput di Pulau Komodo

Regional
Libur Lebaran, 27 Orang Tersengat Ubur-ubur di Pantai Selatan Gunungkidul

Libur Lebaran, 27 Orang Tersengat Ubur-ubur di Pantai Selatan Gunungkidul

Regional
Pegawai Honorer Dinas Kebersihan Jadi Maling Spesialis Rumah yang Ditinggal Mudik

Pegawai Honorer Dinas Kebersihan Jadi Maling Spesialis Rumah yang Ditinggal Mudik

Regional
Pakai Istilah 'China Taiwan', Dua Maskapai Jepang Dikecam

Pakai Istilah "China Taiwan", Dua Maskapai Jepang Dikecam

Internasional
Cegah Pelemparan Batu di Arus Balik, 21 Jembatan Tol di Bekasi Dijaga Ketat

Cegah Pelemparan Batu di Arus Balik, 21 Jembatan Tol di Bekasi Dijaga Ketat

Megapolitan
Komisioner Ombudsman Sebut Fasilitas Terminal Kalideres Tak Berubah Sejak 2 Tahun

Komisioner Ombudsman Sebut Fasilitas Terminal Kalideres Tak Berubah Sejak 2 Tahun

Megapolitan
Hoaks, Tempat Wisata dan Transjakarta Gratis Saat HUT DKI

Hoaks, Tempat Wisata dan Transjakarta Gratis Saat HUT DKI

Megapolitan
Olahraga di Kebun Raya Bogor, Presiden Jokowi Beri Jaketnya ke Pengunjung

Olahraga di Kebun Raya Bogor, Presiden Jokowi Beri Jaketnya ke Pengunjung

Nasional
Ini Jalur Alternatif Menuju Bekasi-Cikampek Saat Penerapan 'One Way'

Ini Jalur Alternatif Menuju Bekasi-Cikampek Saat Penerapan "One Way"

Megapolitan
Selasa Petang, Sejumlah Titik di Tol Jakarta-Cikampek Ramai Lancar

Selasa Petang, Sejumlah Titik di Tol Jakarta-Cikampek Ramai Lancar

Nasional
Inflasi DKI Diprediksi Naik karena Mahalnya Tiket Pesawat

Inflasi DKI Diprediksi Naik karena Mahalnya Tiket Pesawat

Megapolitan
Ombudsman: Jatah Obat per Napi di Lapas Pemuda Tangerang Hanya Rp 1.000

Ombudsman: Jatah Obat per Napi di Lapas Pemuda Tangerang Hanya Rp 1.000

Megapolitan
Perombakan Pejabat Diharap Tingkatkan Serapan Anggaran DKI

Perombakan Pejabat Diharap Tingkatkan Serapan Anggaran DKI

Megapolitan

Close Ads X