Jokowi dari Semarang Nilai Putusan Kasasi MA Lutfi Hasan Tidak Adil

Kompas.com - 17/09/2014, 00:32 WIB
 Joko Widodo, Ketua Fraksi PKS Kabupaten Semarang. Sejak Jokowi populer sebagai calon presiden, politisi PKS ini menjadi akrab dengan sebutan Jokowi untuk memanggil namanya. kompas.com/ syahrul munir Joko Widodo, Ketua Fraksi PKS Kabupaten Semarang. Sejak Jokowi populer sebagai calon presiden, politisi PKS ini menjadi akrab dengan sebutan Jokowi untuk memanggil namanya.
|
EditorFidel Ali Permana


UNGARAN, KOMPAS.com - Mahkamah Agung Senin (15/9/2014) kemarin memutuskan memperberat hukuman Luthfi, dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Dalam putusannya, MA juga menyatakan mencabut hak politik Luthfi.

Keputusan MA terhadap mantan presiden PKS itu mengejutkan dan memancing banyak reaksi dari publik, tak terkecuali oleh Joko Widodo alias Jokowi. Ditemui di Ungaran, usai acara pengucapan sumpah pimpinan DPRD Kabupaten semarang masa keanggotaan 2014-2019, Selasa (16/9/2014) pagi, Joko Widodo ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang yang kini akrab dipanggil Jokowi itu mengatakan, putusan MA terhadap Lutfi sangat berlebihan mengingat dalam kasus yang dituduhkan kepada Lutfi tidak terdapat kerugian negara.

"Terlalu berlebihan. Yang pertama substantinya tidak pas, kerugian negara tidak ada. Yang namanya korupsi pejabat negara yang berkaitan adalah kerugian negara," kata pria yang namanya sama dengan presiden terpilih Joko Widodo.

Selain tidak terbukti menimbulkan kerugian negara secara meteriil, menurut Jokowi, vonis kasasi MA tersebut sangat tidak adil karena keterlibatannya dalam kasus korupsi impor daging sapi peran Lutfi sangat kecil dibandingkan terpdana lainnya.

"Yang kedua, pada posisi kapasitasnya itu dibandingkan dengan terpidana yang lainnya, keterlibatan beliau jauh lebih rendah atau juga besarannya obyek (korupsi) terlalu kecil," kata Jokowi.

Melihat fakta-fakta itu, beber Jokowi, dirinya menilai putusan kasasi MA yang mencabut hak politik Lutfi Hasan terlalu mengada-ada. Buktinya, putusan itu tidak pernah diberlakukan terhadap para politisi yang menjadi terpidana kasus koruspsi sebelum-sebelumnya.

"Menurut saya itu mengada-ada. Apa yang menjadi alasan, kenapa kemudian sangat berbeda sekali sikapnya ketika presiden PKS dengan yang lainnya yang banyak itu (malah) tidak ada pencabutan hak politik," kata Jokowi yang untuk kedua kalinya sukses menduduki kursinya di DPRD Kabupaten Semarang itu.

Jokowi menambahkan, melihat putusan Kasasi MA terhadap Lutfi dirinya menyangsikan independensi MA sebagai lembaga peradikan yang tertinggi di Indonesia.

"Mungkin masih ada tangan-tangan yang bermain disana," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Sulsel Tangkap DPO Kasus Pembunuhan Babinsa di Tambora

Polda Sulsel Tangkap DPO Kasus Pembunuhan Babinsa di Tambora

Regional
Di Pedalaman Pegunungan Bintang Papua, Beras 10 Kilogram Dijual Rp 2 Juta dan Mi Instan Ditukar Emas

Di Pedalaman Pegunungan Bintang Papua, Beras 10 Kilogram Dijual Rp 2 Juta dan Mi Instan Ditukar Emas

Regional
100 Pedagang Positif Corona, Pemkot Jayapura Tetap Buka Pasar Youtefa

100 Pedagang Positif Corona, Pemkot Jayapura Tetap Buka Pasar Youtefa

Regional
Pengakuan Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Kebun Karet: Ayah Dia Utang Narkoba

Pengakuan Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Kebun Karet: Ayah Dia Utang Narkoba

Regional
Keluarga Pengundang Rhoma Irama Minta Maaf dan Siap Tanggung Jawab

Keluarga Pengundang Rhoma Irama Minta Maaf dan Siap Tanggung Jawab

Regional
KPU Jember Panggil 21 Penyelenggara Pemilu yang Dilaporkan Dukung Calon Perseorangan

KPU Jember Panggil 21 Penyelenggara Pemilu yang Dilaporkan Dukung Calon Perseorangan

Regional
Adopsi Anak hingga Gagas Perpustakaan Keliling, Aipda Donny Terima Pin Emas Kapolri

Adopsi Anak hingga Gagas Perpustakaan Keliling, Aipda Donny Terima Pin Emas Kapolri

Regional
Bayi 3 Bulan Meninggal Usai Diimunisasi, Sebelumnya Alami Pendarahan, Kejang, Lebam

Bayi 3 Bulan Meninggal Usai Diimunisasi, Sebelumnya Alami Pendarahan, Kejang, Lebam

Regional
91 Persen Pasien Covid-19 di Kota Padang Merupakan OTG dan ODP

91 Persen Pasien Covid-19 di Kota Padang Merupakan OTG dan ODP

Regional
Aksi Penyekapan Digagalkan Setelah Mobil Pelaku Tabrak Ambulans

Aksi Penyekapan Digagalkan Setelah Mobil Pelaku Tabrak Ambulans

Regional
Kronologi Siswi SMP Diperkosa dan Dibunuh di Kebun Karet oleh Teman Ayahnya, Sempat Dibuntuti

Kronologi Siswi SMP Diperkosa dan Dibunuh di Kebun Karet oleh Teman Ayahnya, Sempat Dibuntuti

Regional
Angka Kematian Pasien Covid-19 di Kota Malang Meningkat Disebabkan Komorbid

Angka Kematian Pasien Covid-19 di Kota Malang Meningkat Disebabkan Komorbid

Regional
Amankan 298 Kg Ganja Berkedok Alpukat, BNN Banten Selamatkan 1,9 Juta Generasi Muda

Amankan 298 Kg Ganja Berkedok Alpukat, BNN Banten Selamatkan 1,9 Juta Generasi Muda

Regional
Belajar dari Jekmil, Ini Seharusnya Cara Driver Ojek Memperlakukan Ibu Hamil yang Dibonceng

Belajar dari Jekmil, Ini Seharusnya Cara Driver Ojek Memperlakukan Ibu Hamil yang Dibonceng

Regional
Dukun Pengobatan di Bandung Barat Perkosa Seorang Anak

Dukun Pengobatan di Bandung Barat Perkosa Seorang Anak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X