Kompas.com - 20/08/2014, 22:34 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
|
EditorFarid Assifa
PAREPARE, KOMPAS.com - Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan diduga melakukan pungutan liar biaya pengukuran tanah. Pungutan itu dialami oleh seorang warga yang hendak mengajukan sertifikat tanah.

Ria, warga kota Parepare berniat membuat sertifikat tanah warisan ayahnya seluas 8.200 m², sesuai prosedur ke BPN Parepare pada Rabu (20/8/2014). Namun dia heran karena dua kali dimintai uang biaya pengukuran oleh petugas BPN.

"Hari ini saya kembali dimintai uang Rp 1 juta untuk transportasi pegawai yang mengukur batas tanah. Padahal sebelumnya sudah dibayar uang kepengurusan Rp 1 juta," kata Ria, Rabu.

Ria mengaku, uang transportasi yang katanya untuk "anak-anak" itu disampaikan Muhammad Asdar, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan, BPN Kota Parepare. Akibat pungutan yang besar itu, niat Ria untuk melegalkan tanah warisannya ayahnya, A Kadir Hamid di Lanyer, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pun ditunda.

Dia mengaku sedang mengumpulkan uang sebanyak yang diminta oleh pihak BPN Parepare

Sementara itu dikonfirmasi melalui panggilan telepon, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Parepare, Muhammad Asdar membenarkan pihaknya meminta uang Rp 1 juta untuk pembayaran transportasi pegawai yang akan mengukur tanah itu. Menurut Asdar, dalam waktu dekat ini ia dan kru BPN Parepare kemungkinan akan 3 kali melakukan pengukuran.

"Benar, uang Rp juta untuk biaya transportasi anak-anak yang mengukur," kata Asdar.

Sementara itu, Ketua LSM Indonesia Timur Corruption Watch (ITCW) Jusmir SH menilai, perbuatan pejabat BPN Parepare itu termasuk pungutan liar.

Menurut Jusmir, dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, pemohon yang mengukur tanah di bawah 10 hektar hanya dikenakan Rp 100.000.

“Pejabat BPN Parepare yang meminta uang demikian dengan luas tanah tidak cukup 1 hektar, itu adalah pungutan liar alias pungli,“ tegas Jusmir.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Gelar Baksos di Salatiga, Jateng, Warga: Kami Sekarang Kenal Pak Airlangga

Golkar Gelar Baksos di Salatiga, Jateng, Warga: Kami Sekarang Kenal Pak Airlangga

Regional
Jan Ethes Raih Medali Emas Kejuaraan Taekwondo Piala Wali Kota Solo

Jan Ethes Raih Medali Emas Kejuaraan Taekwondo Piala Wali Kota Solo

Regional
Kuatkan Program Ketahanan Pangan, Dompet Dhuafa Hadirkan 'Sentra Padi Subang'

Kuatkan Program Ketahanan Pangan, Dompet Dhuafa Hadirkan "Sentra Padi Subang"

Regional
Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Regional
Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.