Cerita Miris dari Bangkalan

Suyitno mengatakan, untuk menghadapi tekanan demikian, tim pemenangan pasangan nomor 2 (Jokowi-Jusuf Kalla) menemukan cara yang efektif, antara lain merekrut pesaing kepala desa yang masih menjabat. Pada politik desa, lazimnya selalu ada persaingan merebut jabatan kepala desa yang dalam bahasa Madura disebut klebun. ”Jika merekrut pesaing klebun di beberapa desa, nomor 2 bisa menang,” papar dia.

Suyitno menandatangani formulir keberatan sebagai saksi dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat rekapitulasi suara di KPU Bangkalan. Ia menulis delapan poin keberatan dalam formulir keberatan itu dengan tulisan tangan, antara lain ada kecurangan terstruktur yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah. Bukti sudah diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), tetapi tidak ditindaklanjuti.

Namun, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Galis Bambang Susilo (60) membantah dugaan dari tim pemenangan nomor 2 itu. Ia menegaskan, PPK bekerja dengan profesional dan netral.

Menurut Ketua KPU Bangkalan Fauzan Dja’far, sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan, tak ada laporan keberatan atau pelanggaran dari TPS.

Namun, Fauzan tak menampik hubungan erat antara praktik politik lokal di Bangkalan dan aktor politik lokal. Hal itu bisa melahirkan oligarki politik di Bangkalan.

”Marilah kita perbaiki melalui pendidikan politik. Seyogianya dugaan pelanggaran harus melalui mekanisme pelaporan agar ada dasar bagi aparat bertindak,” ujarnya.

Gejala yang sama terjadi di banyak wilayah di Indonesia, bahkan mungkin di pusat kekuasaan di Jakarta.