Oknum intelijen TNI dari komando distrik militer (kodim) disebut mendatangi Sekretariat KPU di empat kabupaten di Sulsel, yaitu Bulukumba, Pangkep, Luwu, dan Parepare, untuk meminta dokumen formulir C1 hasil penghitungan pilpres. Komisioner Pemilu Sulsel, Mardiana Rusli (37), kepada Tribun, Senin (13/7/2014), menyebut permintaan itu sebagai "keanehan."
"Aneh saja dan tak prosedural. Ini tak biasa. Dulu waktu pileg (pemilu legislatif) tak ada yang begini ini," kata Mardiana yang sejak Minggu (13/7/2014) lalu sudah menginformasikan "keanehan" ini ke laman akun media sosial Facebook miliknya.
Mardiana menerima laporan itu dari komisioner di daerah sejak hari pencoblosan pada Rabu (9/7/2014) hingga Minggu (13/7/2014). Sebagai langkah antisipasi, pihaknya mengaku sudah melaporkan "temuan kejanggalan" ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.
Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi pun bereaksi.
"Saya sudah instruksikan jangan dikasih. Yang berhak mendapatkan hal itu cuma panwas dan saksi," katanya.
Arumahi juga mengungkapkan bahwa ternyata bukan hanya anggota KPU di daerah yang didatangi intelijen dan personel TNI di level kabupaten/kota.
"Panwas daerah juga mengeluhkan hal tersebut ke Bawaslu provinsi," katanya.
Persetujuan Pangdam
Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI (inf) Bachtiar mengonfirmasi permintaan dokumen hasil pilpres itu oleh aparat kodim di teritori kerjanya.
