Kemendagri Minta Kasus Kekerasan di Sleman Segera Dirampungkan

Kompas.com - 10/06/2014, 18:02 WIB
Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Achmad Tanribali Lamo saat berjalan keruang pertemuan Pemkab Sleman KOMPAS.com/wijaya kusumaDirjen Kesbangpol Kemendagri, Achmad Tanribali Lamo saat berjalan keruang pertemuan Pemkab Sleman
|
EditorCaroline Damanik

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Dirjen Kesbangpol Kemendagri RI, Achmad Tanribali Lamo dalam audiensi dengan jajaran Pemkab Sleman meminta agar kasus kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu segera dirampungkan. Tidak hanya berhenti pada kondisi redanya situasi namun perlu langkah-langkah lanjutan untuk antisipasi.

"Karena kejadiannya sudah lampau. Kami ke sini (Sleman) untuk mendengar langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan beberapa waktu lalu," ujar Dirjen Kesbangpol Kemendagri RI, Achmad Tanribali Lamo, saat ditemui di kantor Pemkab Sleman, Selasa (10/6/2014) sore.

Achmad Tranbili mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Pemkab Sleman dengan mampu meredam aksi tindak kekerasan hingga tidak sampai meluas. Hanya meski sudah mereda, tidak lantas dianggap selesai dan pemerintah kabupaten tinggal diam.

"Tidak selesai sampai di sini, persoalan semacam ini mudah tersulut. Perlu ada langkah-langkah antisipasi, menjalin komunikasi baik dengan tokoh agama, masyarakat dan FKUB," tegasnya.

Menurutnya, persalahan di tingkat kabupaten harus diselesaikan oleh Pemkab jangan sampai kasus berkembang ke provinsi. Karenanya perlu adanya langkah-langkah penyelesaian sehingga tidak dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu.

"Kasus di desa cukup diselesaikan di desa, kecamatan ya kalau bisa di kecamatan. Jangan sampai meluas hingga perlu diselesaikan di tingkat provinsi," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo dalam audiensi menjelaskan pasca-insiden perusakan bangunan, aparat memasang segel dan menutup sekeliling bangunan dengan seng.

"Langsung kita tutup dengan seng agar tidak digunakan untuk aktivitas. Selain itu kita mengimbau semua pihak bisa menahan diri agar masalah tidak melebar," tandasnya.

Sri Purnomo menuturkan bahwa pada tahun 2013, PN Sleman memutuskan pendeta Nico Lomboan bersalah karena menggunakan tanah tanpa izin gangguan dari Bupati. Lalu Pemkab juga telah memfasilitasi peribadatan mereka di balai desa dan kantor kecamatan.

"Surat pengajuan ditolak karena memang persyaratanya tidak lengkap," imbuhnya.

Insiden yang terjadi karena Pendeta Nico membuka paksa segel yang terpasang dan menggunakan rumahnya sebagai gereja. Aktivitas itu lantas memicu kemarahan warga.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Klaster Ponpes di Purwokerto dan Kebumen, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Ada Klaster Ponpes di Purwokerto dan Kebumen, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Setelah Diisolasi 65 Hari, Nenek 70 Tahun Sembuh dari Covid-19

Setelah Diisolasi 65 Hari, Nenek 70 Tahun Sembuh dari Covid-19

Regional
Pasar Murah Bebas Ongkir, Cara Jatim Jamin Ketersediaan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Pasar Murah Bebas Ongkir, Cara Jatim Jamin Ketersediaan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Pengundian Nomor Urut 3 Paslon Pilkada Kendal, Ini Hasilnya

Pengundian Nomor Urut 3 Paslon Pilkada Kendal, Ini Hasilnya

Regional
Calon Tunggal Pilkada Ngawi Dapat Posisi Sebelah Kiri di Surat Suara

Calon Tunggal Pilkada Ngawi Dapat Posisi Sebelah Kiri di Surat Suara

Regional
Lawan Kotak Kosong, Calon Petahana di Pilkada Semarang Dapat Posisi Kiri Surat Suara

Lawan Kotak Kosong, Calon Petahana di Pilkada Semarang Dapat Posisi Kiri Surat Suara

Regional
Bertambah 62 Kasus Covid-19 di Banyumas, Klaster Ponpes Penyumbang Terbanyak

Bertambah 62 Kasus Covid-19 di Banyumas, Klaster Ponpes Penyumbang Terbanyak

Regional
Cerita Bupati Maluku Tenggara Tentang Warganya yang Gemar Berkebun Selama Pandemi

Cerita Bupati Maluku Tenggara Tentang Warganya yang Gemar Berkebun Selama Pandemi

Regional
Ridwan Kamil Teken Pinjaman Daerah Rp 1,8 Triliun dari PT SMI, Buat Apa?

Ridwan Kamil Teken Pinjaman Daerah Rp 1,8 Triliun dari PT SMI, Buat Apa?

Regional
Gelapkan Dana Bank BUMN Rp 40,5 Miliar, Dua Tersangka Langsung Ditahan

Gelapkan Dana Bank BUMN Rp 40,5 Miliar, Dua Tersangka Langsung Ditahan

Regional
15 Karyawan BRI Jepara Positif Covid-19, Isolasi Mandiri di Hotel

15 Karyawan BRI Jepara Positif Covid-19, Isolasi Mandiri di Hotel

Regional
Kades Ini Diduga Pamer Alat Kelamin ke lstri Orang Lewat Facebook

Kades Ini Diduga Pamer Alat Kelamin ke lstri Orang Lewat Facebook

Regional
Satu Dosen Universitas Jambi Positif Covid-19, Kampus Diliburkan 3 Hari

Satu Dosen Universitas Jambi Positif Covid-19, Kampus Diliburkan 3 Hari

Regional
Usai Pengambilan Nomor Urut, Ngebas Maksimalkan Kampanye Daring

Usai Pengambilan Nomor Urut, Ngebas Maksimalkan Kampanye Daring

Regional
20 Demonstran Diamankan Polisi Saat Unjuk Rasa Hari Tani di Gedung DPRD Sulsel

20 Demonstran Diamankan Polisi Saat Unjuk Rasa Hari Tani di Gedung DPRD Sulsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X