Larang Pendirian TPS di Areal Perusahaan, Empat Perusahaan Grup Astra Disoroti

Kompas.com - 22/05/2014, 14:30 WIB
Empat perusahaan kelapa sawit terancam dipidanakan 12 partai politik peserta pemilu. Keempat perusahaan di Mmauju utara ini dinilai menghalangi hak demokrasi warga dan karyawan dengan cara melarang pendirina tps di lokasi mereka. KOMPAS.ComEmpat perusahaan kelapa sawit terancam dipidanakan 12 partai politik peserta pemilu. Keempat perusahaan di Mmauju utara ini dinilai menghalangi hak demokrasi warga dan karyawan dengan cara melarang pendirina tps di lokasi mereka.
|
EditorGlori K. Wadrianto
MAMUJU UTARA, KOMPAS.com - Empat perusahaan kelapa sawit milik PT Astra Group yang beroperasi di wilayah Mamuju Utara, Sulawesi Barat mendapat sorotan besar dari 12 parpol peserta pemilu. Hal ini menyusul larangan dari pihak perusahaan kepada KPU saat akan mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) di empat kecamatan tempat perusahaan ini beroperasi.

Awalnya, KPU mempertimbangkan kemudahan bagi karyawan perusahaan itu untuk memakai hak pilihnya dengan membangun TPS di lokasi perusahaan.  Namun, akibat pelarangan itu, ribuan warga yang adalah karyawan di empat perusahaan itu kehilangan hak pilihnya.

Hal ini terungkap menjelang rapat dengar pendapat yang mengundang perwakilan PT Astra Group di DPRD Kabupaten Mamuju Utara, Kamis (22/5/2014). Rapat yang telah dihadiri oleh perwakilan 12 parpol itu batal digelar, karena empat perusaan tak memenuhi undangan DPRD Mamuju. Mereka hanya mengirimkan stafnya ke DPR, dengan dalih kesibukan.

Anggota DPRD Mamuju Utara yang juga Sekretaris Partai Golkar Saifuddin Baso dengan tegas menyatakan menolak kehadiran perwakilan astra group itu.

Ketua DPRD Mamuju Utara, Yaumil RM selaku pimpinan sidang juga menyatakan menolak menggelar hearing, jika PT Astra hanya mengirimkan stafnya ke DPRD. Yaumil mendesak Astra untuk menghadirkan pimpinan area Celebes.

Salah seorang perwakilan Astra, Andi mengatakan telah memenuhi panggilan DPRD, namun ditolak. “Kami menghadiri panggilan DPR tapi ditolak karena dinilai tidak representatif,” ujar Andi, staf PT Letawa astra group.

Ketua KPU Mamuju utara, Ishak Ibrahim mengatakan, sejak jauh hari sebelum pemilu legislatif digelar KPU telah menyurati keempat perusahaan itu. Namun hingga pemilu usai, pihak perusahaan tak memberi respons.

Menurut Yaumil, apa pun alasannya, pada pilpres mendatang tak boleh lagi ada pelarangan dari PT Astra Group untuk mendirikan TPS di wilayah perusahaan mereka. Status kepemilikan lahan yang dikelola pun hanya hak guna usaha (HGU), sehingga mereka tak berhak melarang acara negara.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X