Kompas.com - 16/04/2014, 21:48 WIB
Orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Selasa (26/11/2013). KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANAOrangutan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Selasa (26/11/2013).
|
EditorFarid Assifa

SAMARINDA, KOMPAS.com – Lagi, relawan Centre for Orangutan Protection (COP) mencari keadilan untuk orangutan. Kali ini mereka berdemo di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (16/4/2014).

Mereka meminta perhatian pemerintah karena habitat orangutan di Berau, Kaltim, terancam rusak oleh perluasan area konsesi kelapa sawit PT Berau Sawit Sejahtera (PT BSS).

“Pemerintah harus menggunakan wewenangnya menegakkan hukum terkait kerusakan habitat orangutan. Tercatat ada 750 orangutan yang terancam terusir dari habitatnya sendiri,” kata Paulinus Kristanto, juru kampanye habitat dari COP.

Menurut Paulinus, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah harus menegakkan hukum terkait kejahatan perusakan habitat orangutan. Dimana, kata dia, pemerintah harus mendesak PT BSS melindungi satwa liar yang ada di sekitar lahan konsesinya.

“PT BSS terus melakukan aktivitas pembersihan lahan dan terus memperluas perkebunan sawitnya. Padahal kawasan konsesinya berseberangan langsung dengan hutan lindung Wehea, tempat ratusan orangutan tinggal. Harusnya PT BSS mampu menjaga satwa yang ada di sekitarnya,” sebutnya.

Apalagi, lanjut dia, jumlah orangutan terus merosot setiap tahun dipicu menyusutnya ruang jelajah orangutan. Terlebih, kawasan habitat orangutan yang berstatus bukan kawasan hutan konservasi, terus dibabat habis untuk pembukaan lahan kelapa sawit.

“Orangutan tidak boleh terusir dari habitatnya sendiri, pemerintah harus membantu memperjuangkan habitat yang merupakan surga mereka,” tandasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, di dekat lahan konsesi PT BSS, ada juga perusahaan sawit bernama PT GSJ. Keduanya merupakan anak perusahaan Indofood dari Singapura, dan lokasinya berbatasan langsung dengan hutan lindung Wehea.

Namun, kata dia, PT GSJ mampu mengalokasikan 500 hektar lahannya untuk kawasan konservasi orangutan. Bahkan PT GSJ juga membentuk satuan tugas penanganan konflik manusia dan orangutan.

Paulinus menyesalkan sikap lalai dan tidak peduli dari PT BSS tentang habitat orangutan.

“Seharusnya PT BSS bisa berkaca pada PT GSJ. Jika PT GSJ bisa, maka PT BSS juga harus bisa. Sangat memalukan jika harus dipaksa dulu dengan kampanye. Apalagi, karena sikap cuek dari PT BSS, Kementerian Kehutanan harus jungkir balik menyelamatkan orangutan yang terancam dan terjebak,” ungkapnya.

Untuk itu, tidak hanya di depan kantor Gubernur Kaltim, COP juga berorasi meminta keadilan di depan Istana Presiden di Jakarta dengan membawa tulisan “Nasib Kami Berada di Tanganmu".

Diketahui, tahun 2013 lalu, Kementerian Kehutanan menyita dua anak orangutan dari tangan masyarakat setempat. Setidaknya, lima orangutan terjebak dan satu bisa ditranslokasikan ke kawasan berhutan yang lebih aman dan tidak terfragmentasi.

COP berhasil mendokumentasikan empat orangutan yang terancam eksavator dan buldoser di kawasan konsesi PT BSS.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Regional
Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Regional
Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X