Ini Alasan Risma Persoalkan Wakil Wali Kota Surabaya

Kompas.com - 20/02/2014, 19:51 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). Warta Kota/Henry LopulalanWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014).
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mempersoalkan proses pemilihan wakil wali kota Surabaya. Risma menganggap pemilihan Wisnu Sakti Buana itu tidak prosedural.

Pada Kamis (20/2/2014), Risma menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Parlemen, Jakarta, untuk mengadukan kebingungannya mengenai mekanisme pemilihan Wisnu Sakti Buana tersebut.

Sebelumnya, Risma menegaskan tidak ada persoalan pribadi antara dia dan Wisnu. Dia hanya mempersoalkan proses pemilihan itu. "Saya minta (pemilihan) itu sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat menggugat karena itu akan menjadi beban kita semua," kata Risma, Kamis.

Menurut laporan yang diterima Risma, Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo merasa tidak menandatangani kelengkapan berkas calon wakil wali kota sebagaimana yang diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KOMPAS.com/Achmad Faizal Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana
"Saya hanya terima tembusannya. Jadi, ada proses yang tidak dilalui. Ada tanda tangan yang dipalsukan," ujar Risma.

Perlu diketahui, Panlih mengajukan dua calon wakil wali kota Surabaya, yakni Ketua DPC Surabaya PDI Perjuangan Wisnu Sakti Buana dan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri. Wisnu saat itu juga merupakan Wakil Ketua DPRD Surabaya.

Ketua Panlih Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo mengatakan hal senada, bahwa kelengkapan berkas persyaratan calon wakil wali kota yang diminta Kemendagri telah dimanipulasi.

"Terakhir saya tanda tangan pada 30 Oktober 2013, itu pun saat verifikasi persyaratan calon. Saat itu ada dua anggota Panlih yang tanda tangan, yakni saya dan Adi Sutarwijono. Tapi, saat Kemendagri meminta kelengkapan syarat pada 23 Desember 2013, tanda tangannya sudah bertambah dua anggota Panlih, yakni Junaedi dan Sudarwati Rorong," kata Eddie seperti dikutip Antara.

Pernyataan Eddie dibantah anggota Panlih dari PDI Perjuangan, Adi Sutarwijono. Menurut Adi, adanya tanda tangan dari dua anggota Panlih yang menyusul saat verifikasi kelengkapan tidak perlu dipersoalkan lagi.

Adi menambahkan, jika hal itu dipersoalkan, pihaknya akan menuding balik bahwa tanda tangan Eddie juga bermasalah karena dilakukan setelah rapat.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Dokter dan Tim Medis Rawat PDP Corona: Sepekan Gunakan Jas Hujan Sebagai APD

Kisah Dokter dan Tim Medis Rawat PDP Corona: Sepekan Gunakan Jas Hujan Sebagai APD

Regional
Pria Tikam Teman Sendiri karena Cemburu Istri Curhat ke Korban Saat Malam Hari

Pria Tikam Teman Sendiri karena Cemburu Istri Curhat ke Korban Saat Malam Hari

Regional
Diduga Lecehkan Ibu Mertua, Oknum Polisi di Gresik Dilaporkan ke Polisi

Diduga Lecehkan Ibu Mertua, Oknum Polisi di Gresik Dilaporkan ke Polisi

Regional
Hasil Tracing Pelatihan Petugas Haji 9 Hari di Surabaya: 4 Peserta Positif Covid-19, 14 PDP

Hasil Tracing Pelatihan Petugas Haji 9 Hari di Surabaya: 4 Peserta Positif Covid-19, 14 PDP

Regional
Aniaya Warga yang Mabuk Saat Pesta Pernikahan, Empat ASN dan 1 Satpam Diamankan

Aniaya Warga yang Mabuk Saat Pesta Pernikahan, Empat ASN dan 1 Satpam Diamankan

Regional
Hadapi Covid-19, Pemkab Aceh Tengah Pangkas 30 Persen Biaya SPPD

Hadapi Covid-19, Pemkab Aceh Tengah Pangkas 30 Persen Biaya SPPD

Regional
Palangka Raya Kekurangan APD, 2.000 Unit Bantuan Kemenkes hanya Untuk 20 Hari

Palangka Raya Kekurangan APD, 2.000 Unit Bantuan Kemenkes hanya Untuk 20 Hari

Regional
UPDATE Corona di Jatim 28 Maret: 77 Positif, PDP 309, ODP 4.568 Orang

UPDATE Corona di Jatim 28 Maret: 77 Positif, PDP 309, ODP 4.568 Orang

Regional
Mudik Gratis dihapuskan, 1.068 Bus Batal Angkut Pemudik dari Jakarta ke Jateng

Mudik Gratis dihapuskan, 1.068 Bus Batal Angkut Pemudik dari Jakarta ke Jateng

Regional
Wali Kota Kediri Umumkan 1 Kasus Positif Covid-19 Pertama

Wali Kota Kediri Umumkan 1 Kasus Positif Covid-19 Pertama

Regional
Tabrakan Maut Truk Kayu Vs Motor di Timika, Pengendara Motor dan 2 Penumpangnya Tewas

Tabrakan Maut Truk Kayu Vs Motor di Timika, Pengendara Motor dan 2 Penumpangnya Tewas

Regional
Jabar Perpanjang Sekolah di Rumah bagi Pelajar hingga 13 April

Jabar Perpanjang Sekolah di Rumah bagi Pelajar hingga 13 April

Regional
Dalam Sehari Dua Minibus Tertabrak KA di Kecamatan Toroh Grobogan, Dua Tewas

Dalam Sehari Dua Minibus Tertabrak KA di Kecamatan Toroh Grobogan, Dua Tewas

Regional
UPDATE Corona di Sulsel 28 Maret: 33 Positif Covid-19, Terbanyak di Makassar

UPDATE Corona di Sulsel 28 Maret: 33 Positif Covid-19, Terbanyak di Makassar

Regional
Pemudik Tetap Nekat Pulang Kampung, Jumlah ODP di Sukabumi Tiba-tiba Melonjak

Pemudik Tetap Nekat Pulang Kampung, Jumlah ODP di Sukabumi Tiba-tiba Melonjak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X