Konflik Lahan Terus Muncul

Kompas.com - 27/09/2013, 10:00 WIB
Ilustrasi: Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (3/7/2012) sore dalam penjagaan ketat polisi menjelang kunjungan Wakil Presiden Boediono di Kota Pontianak. Mahasiswa menyerukan sejumlah tuntutan, antara lain penyelesaian konflik lahan di Kalbar antara perusahaan dan masyarakat akibat diterapkannya sejumlah undang-undang yang menguntungkan investor.
KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi: Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (3/7/2012) sore dalam penjagaan ketat polisi menjelang kunjungan Wakil Presiden Boediono di Kota Pontianak. Mahasiswa menyerukan sejumlah tuntutan, antara lain penyelesaian konflik lahan di Kalbar antara perusahaan dan masyarakat akibat diterapkannya sejumlah undang-undang yang menguntungkan investor.
EditorKistyarini

PALEMBANG, KOMPAS.com — Konflik lahan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan di Sumatera Selatan terus terjadi. Kasus baru muncul, sementara penyelesaian kasus yang sudah ada berlangsung lambat. Konflik lahan itu terjadi karena lahan garapan masyarakat terdesak perusahaan.

Salah satu konflik lahan yang baru muncul adalah terkait tuntutan warga Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka mengajukan klaim terhadap lahan seluas 2.080 hektar (ha) yang kini dikuasai empat perusahaan perkebunan kelapa sawit.

”Dari peta lama yang kami dapat, lahan tersebut lahan desa yang dijual ke perusahaan-perusahaan itu oleh oknum kepala desa dari Kabupaten Muara Enim. Statusnya lahan hutan produktif. Kami menuntutnya dikembalikan,” kata juru bicara warga, Faizal (41), Kamis (26/9/2013).

Meskipun sudah dikuasai perusahaan sejak 2008, Faizal mengatakan, warga baru mengetahui masalah itu 2012. Selama sebulan terakhir, sekitar 1.000 warga Bakung melakukan berbagai aksi terkait hal itu, antara lain menduduki lahan dan berunjuk rasa ke Markas Polda Sumsel.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Sriwijaya (SPS) Anwar Sadat mengatakan, konflik lahan dipicu ketimpangan penguasaan lahan karena sebagian besar lahan dikuasai perusahaan. Petani semakin kehilangan lahan garapan karena terdesak perusahaan.

Dari data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, sekitar 4,9 juta ha atau sekitar 56,32 persen lahan dikuasai perusahaan dengan rincian 1,2 juta ha hutan tanaman industri (HTI), 1 juta ha perkebunan kelapa sawit, dan 2,7 juta ha pertambangan batubara.

”Dari pemetaan kami, masih banyak masalah lahan di Sumsel yang masih laten,” katanya dalam deklarasi SPS yang beranggotakan sekitar 10.000 orang.

Asisten I Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman mengatakan, hingga tahun 2011 ada sekitar 30 konflik lahan. Kini, jumlahnya menjadi 43 konflik, tujuh di antaranya selesai lewat musyawarah, 19 diajukan ke pengadilan.

Belasan konflik berlangsung bertahun-tahun, seperti konflik di Desa Sei Sodong di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan warga belasan desa di Kabupaten Ogan Ilir dengan PTPN VII Cinta Manis.

Karena itu, pada 2011 Pemprov Sumsel membentuk tim khusus yang diketahui Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Guna mencegah munculnya konflik lahan baru, kata Mukti, pemberian izin lahan dilakukan dengan lebih hati-hati. Izin hanya diberikan untuk lahan-lahan hak guna usaha yang sudah tidak digunakan atau telantar. (IRE)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mari Bantu Risalianus, Bocah SD yang Harus Berkebun demi Hidupi Ayah dan Ibu yang Lumpuh

Mari Bantu Risalianus, Bocah SD yang Harus Berkebun demi Hidupi Ayah dan Ibu yang Lumpuh

Regional
Gubernur Sulsel Resmi Lantik 11 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020

Gubernur Sulsel Resmi Lantik 11 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020

Regional
Jenazah Korban Penembakan Polisi di Kafe Cengkareng Tiba di Medan, Tangis Keluarga Pecah, Ayah Pingsan

Jenazah Korban Penembakan Polisi di Kafe Cengkareng Tiba di Medan, Tangis Keluarga Pecah, Ayah Pingsan

Regional
Dilantik Jadi Bupati Tanah Bumbu Kalsel, Zairullah Azhar Fokus Penanganan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi

Dilantik Jadi Bupati Tanah Bumbu Kalsel, Zairullah Azhar Fokus Penanganan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi

Regional
Demi Konten TikTok, 4 Remaja Joget di Zebra Cross, Dipanggil Polisi Setelah Videonya Viral

Demi Konten TikTok, 4 Remaja Joget di Zebra Cross, Dipanggil Polisi Setelah Videonya Viral

Regional
Ridwan Kamil Lantik Lima Pasangan Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2020

Ridwan Kamil Lantik Lima Pasangan Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2020

Regional
Lansia di Kota Bandung Siap Ikut Vaksinasi, Ini Persyaratannya

Lansia di Kota Bandung Siap Ikut Vaksinasi, Ini Persyaratannya

Regional
Terjadi Kerumunan Saat Vaksinasi Massal Hari Kedua di Banten, Ini Sebabnya

Terjadi Kerumunan Saat Vaksinasi Massal Hari Kedua di Banten, Ini Sebabnya

Regional
125 Rumah di Kota Tegal Rusak Diterjang Puting Beliung

125 Rumah di Kota Tegal Rusak Diterjang Puting Beliung

Regional
Puluhan Asbak di Ruang Kerja ASN Kulon Progo Disita

Puluhan Asbak di Ruang Kerja ASN Kulon Progo Disita

Regional
Ini Alasan Gibran Tak Langsung Tempati Rumah Dinas Usai Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Ini Alasan Gibran Tak Langsung Tempati Rumah Dinas Usai Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Regional
Hendak Menyeberang Jalan, Anak 11 Tahun Ditabrak Mobil Dinas Bupati Sambas, Ini Kata Polisi

Hendak Menyeberang Jalan, Anak 11 Tahun Ditabrak Mobil Dinas Bupati Sambas, Ini Kata Polisi

Regional
Ibu Muji Kembali ke Rumah yang Terbakar demi Selamatkan Anaknya, tapi Keduanya Tak Pernah Keluar

Ibu Muji Kembali ke Rumah yang Terbakar demi Selamatkan Anaknya, tapi Keduanya Tak Pernah Keluar

Regional
Lantik 17 Kepala Daerah di Jateng, Ganjar: Jabatan Ini Mandat, Tuannya Rakyat

Lantik 17 Kepala Daerah di Jateng, Ganjar: Jabatan Ini Mandat, Tuannya Rakyat

Regional
Dipanggil KPK Jelang Hari Pelantikan, Bupati Semarang Minta Penjadwalan Ulang

Dipanggil KPK Jelang Hari Pelantikan, Bupati Semarang Minta Penjadwalan Ulang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X