Tes Keperawanan karena Ancaman Jaringan Prostitusi Remaja

Denny menambahkan, kasus enam remaja itu adalah dugaan prostitusi remaja yang pertama kali terbongkar di Prabumulih.

Pro dan kontra

Pendapat warga Prabumulih soal uji keperawanan, seperti di tingkat nasional, terbelah. Banyak yang tidak setuju karena jumlah pelajar dengan pergaulan yang dinilai menyalahi norma sangat sedikit. Namun, tak sedikit yang mendukung wacana itu karena pergaulan bebas remaja di Prabumulih telah menggelisahkan.

Apalagi, belum usai kasus dugaan prostitusi oleh enam siswi itu, Prabumulih kembali digemparkan foto yang terpampang di media massa yang memperlihatkan sepasang remaja berseragam putih abu-abu bermesraan di Lapangan Prabujaya di pusat kota. Hal itu membuat guru dan orangtua khawatir, sekaligus gemas, melihat perilaku remaja itu.

”Saya mendukung wacana itu agar anak-anak lebih menjaga diri,” kata Asmawati (58), warga Prabumulih yang cucu putrinya masih duduk di bangku SMA.

Sejumlah pelajar putri menentang wacana uji keperawanan itu. Salah satunya, Intan (17), siswi kelas XII sebuah SMA swasta di Prabumulih. Gadis berkerudung itu menilai, uji keperawanan bertentangan dengan prinsip kesetaraan jender. ”Bagaimana dengan laki-laki? Dengan wacana itu seolah-olah semua ini salah perempuan saja,” katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Prabumulih Ali Aman menentang wacana itu. Uji keperawanan dinilai melanggar nilai agama yang melarang aurat dilihat orang lain. Uji keperawanan baru boleh dilakukan jika ada alasan kuat, seperti pemerkosaan atau kecelakaan.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan Sumsel Sirozi, uji keperawanan mencederai hak warga negara memperoleh pendidikan. Uji keperawanan juga merupakan bentuk pemangkasan akses pendidikan.

”Usulan ini menyalahi UUD 1945 yang menyebutkan semua warga negara berhak atas pendidikan. Tak pernah disebutkan siswi yang tak perawan tak bisa mendapat pendidikan,” ujarnya. (Irene Sarwindaningrum)