Kompas.com - 11/07/2013, 07:22 WIB
Ilustrasi BLSM nasional.kontan.co.idIlustrasi BLSM
|
EditorPalupi Annisa Auliani
PAMEKASAN, KOMPAS.com — Banyaknya warga yang tidak berhak menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, membuat sejumlah Kepala Desa, enggan mencairkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu. Apalagi, banyak warga miskin yang justru tak mendapatkan dana itu.

Junaidi, Kades Blumbungan, Kecamatan Larangan, mengatakan, dari 1.208 warganya yang berhak menerima BLSM, ditemukan 180 orang yang tidak kebagian karena tidak masuk data penerima. Data yang diterima dari PT Pos Pamekasan jumlahnya tersisa 1.028 orang. Padahal dalam data penerima manfaat bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), tercatat ada 1.208 penerima.

Hilangnya 180 warga dalam pendataan itu menyebabkan Junaidi enggan menerima BLSM. "Jika 180 warga saya yang tidak terdata dalam penerima BLSM tidak dikembalikan sebagaimana data penerima Raskin, maka saya tidak akan mendistribusikan BLSM," katanya, Rabu (10/7/2013).

Menurut Junaidi, selain 180 warganya tak terdata sebagai penerima BLSM, ditemukan pula 284 warga yang dinilai tak layak mendapatkannya. "Mereka sudah tidak layak dikatakan miskin," tegas Junadi. Kehidupan 284 warga itu, menurut dia sudah di atas rata-rata kehidupan warga lain.

"Saya jadi heran dengan data yang diserahkan ke desa. Ada warga yang sudah punya motor, menjadi pedagang ternak dan baju serta jadi pengusaha mebel, masih mendapatkan BLSM. Sementara 180 warga tidak terdata," ungkap Junaidi.

Menurut pengamatan Junaidi, di samping 1.208 warganya yang tergolong miskin, masih ada ratusan warga lainnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, jika pemerintah tidak segera membenahi data penerima tersebut, dia akan tetap menolak BLSM itu. Kalau PT Pos "memaksa" dana itu harus dicairkan, dia meminta PT Pos yang melakukannya sendiri.

Sementara itu, Ade Ahadiyat, Kepala PT Pos Pamekasan mengaku bahwa banyak kepala desa enggan menerima BLSM karena masalah data. Padahal, ujar dia, PT Pos hanya menerima mandat dari pemerintah untuk mendistribusikan. Jika ada persoalan, maka BLSM akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

    8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

    Regional
    Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

    Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

    Regional
    Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

    Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

    Regional
    Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

    Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

    Regional
    DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

    DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

    Regional
    Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

    Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

    Regional
    BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

    BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

    Regional
    Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

    Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

    Regional
    Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

    Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

    Regional
    Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

    Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

    Regional
    Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

    Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

    Regional
    Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

    Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

    Regional
    Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

    Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

    Regional
    Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

    Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

    Regional
    Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

    Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

    Regional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.