Reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan, Pj Gubernur Sumsel: Semoga Beroperasi Sebelum Lebaran

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni terus memperjuangkan reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan agar bisa kembali beroperasi secara komersial. 

Fatoni berharap, rute penerbangan dengan rute Jakarta-Way Kanan dapat segera beroperasi sebelum momen Lebaran tiba. 

Namun, hal tersebut tentunya baru bisa direalisasikan tergantung kesiapan seluruh pihak.

“Kami berharap penerbangan ini sudah bisa beroperasi sebelum Lebaran. Oleh karena itu, ini tergantung kesiapan kami semua,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan melalui zoom meeting, Jumat (22/3/2024).

Untuk mewujudkan reaktivasi bandara tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mulai melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) hingga berbagai rakor dengan pemangku kepentingan terkait.

Terbaru, Fatoni menyebutkan, maskapai penerbangan Citylink menyetujui untuk beroperasi di Bandara Gatot Subroto Way Kanan jika kembali dioperasikan secara komersial.

Dia mengatakan, dari seluruh rangkaian yang sudah dilakukan, tim dari Provinsi Lampung, Sumsel, dan Way Kanan sudah sudah bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) Citylink untuk membahas tentang penerbangan Way Kanan. 

“Sudah disetujui bahwa Citylink sudah tersedia pesawat yang akan beroperasi dari Halim ke Way Kanan,” katanya dalam siaran pers, Selasa (26/3/2024).

Maskapai Citylink akan beroperasi selama dua kali dalam seminggu dengan rute Jakarta-Way Kanan.

“Telah disepakati dalam seminggu itu ada dua kali penerbangan dan itu pada pukul yang bagus, jadi dari Halim pukul 10, terus langsung kembali pukul 11 lewat dari Way Kanan. Jadi, ini dalam seminggu akan dilaksanakan dua kali,” jelasnya.

Harga tiket belum diputuskan

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan, hari keberangkatan dan tarif penerbangan hingga saat ini belum diputuskan. Namun, dia menyarankan agar dilakukan penerbangan pada hari Minggu dan Kamis.

“Saya bisa usul itu mungkin bisa Minggu, Selasa, dan Kamis. Minggu itu untuk rapat di Jakarta pada Senin. Kamis itu mungkin bisa rapat pada Jumat,” ujarnya. 

Dia mengatakan, skema itu jika penerbangan dilakukan tiga hari. Jika penerbangan hanya dilakukan dua hari, dia menyarankan dibuka pada Minggu dan Kamis.

Hal lain yang perlu disiapkan adalah terkait penumpang yang akan memenuhi kapasitas tersebut. 

Terkait hal itu, Fatoni mengimbau pemerintah daerah (pemda) sekitar Bandara Gatot Subroto Way Kanan untuk menggencarkan promosi reaktivasi bandara.

“Itu juga kita harus melakukan promosi untuk flyer, spanduk, media sosial untuk segera disiapkan,” katanya.

Fatoni meminta kesiapan seluruh pihak, baik Pemprov Sumsel, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan, Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU), Pemkab OKU Selatan, Pemkab OKU Timur, dan Pemkab Lampung Barat untuk segera melakukan pergeseran anggaran yang telah disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) sebelumnya. 

Dia mengatakan, hal tersebut perlu segera disiapkan dengan mekanisme pergeseran anggaran yang berasal dari biaya tak terduga (BTT).

“Kalau BTT tidak cukup bisa di-top up dari sisa kegiatan atau bisa diambil dari uang kas yang ada, jadi dilihat dulu BTT cukup atau tidak,” jelasnya.

Fatoni mengatakan, jika BTT cukup, bisa langsung dilakukan pergeseran anggaran untuk dialokasikan ke bantuan keuangan bersifat khusus ke Way Kanan dan dari Way Kanan bisa mekanisme subsidi kepada maskapai.

Fatoni juga mengimbau para pemda sekitar seperti, Pemkab Way Kanan, Pemkab OKU, Pemkab OKU Selatan, Pemkab OKU Timur, dan Pemkab Lampung Barat yang hendak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta menggunakan Bandara Gatot Subroto Way Kanan.

“Nah, nanti setelah ini, Pak Sekretaris Daerah (Sekda) bisa memimpin untuk membagi penumpang tadi. Misal, Way Kanan itu 15 penumpang. Kemudian OKU Timur 15 orang, OKU Selatan berapa, Lampung Barat berapa,” ucapnya.

Fatoni mengatakan, penumpang tersebut bisa dari aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang sedang melakukan perjalanan dinas atau masyarakat juga bisa tapi harus bisa dipastikan itu bisa dari daerah.