Bupati HST-Kementerian PUPR Bahas Pembangunan Bendungan Pancur Hanau Guna Dongkrak Produksi Pertanian

KOMPAS.com - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Aulia Oktafiandi melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) beserta jajaran di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Dalam audiensi tersebut, ia menekankan dan memberikan informasi tambahan tentang urgensi pembangunan Bendungan Pancur Hanau di Kabupaten HST.

Aulia mengungkapkan bahwa pada awal menjabat, tepatnya setelah bencana banjir bandang, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) untuk menyampaikan permasalahan pengelolaan aliran air sungai di Kabupaten HST.

“Dan kembali hari ini, Rabu (25/10/2023), kami melakukan audiensi untuk menindaklanjuti dan melakukan follow up kembali usulan perencanaan pembangunan Bendungan Pancur Hanau dengan membawa surat rekomendasi dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel),” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/10/2023).

Aulia menjelaskan bahwa Kalsel disebut oleh gubernur sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan posisi strategis tersebut, kata dia, Kalsel telah sejak dini mempersiapkan diri untuk memasok kebutuhan pangan ke IKN Nusantara.

“Di sinilah HST dari 13 kabupaten termasuk dalam tiga daerah pemangku pangan, bersama dengan Kabupaten Banjar dan Batola,” ucap Aulia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa esensi dari pembangunan Bendungan Pancur Hanau adalah untuk meningkatkan produksi pertanian.

Seperti diketahui, Kabupaten HST saat ini hanya memiliki Bendungan Batang Alai yang bisa mendukung pengairan untuk lahan pertanian seluas 5.600 hektar (ha).

“Jika kita membuat Bendungan Pancur Hanau, akan ada tambahan 5.500 ha lagi lahan yang bisa dialiri. Dan estimasi produksi kita yang semula 60.000 ton bisa meningkat hingga 120.000 hingga 130.000. Di sinilah kita letakkan potensi daerah kita yang ingin diperkuat berupa pertanian,” jelas Aulia.

Ia menyebut bahwa dengan mendorong potensi HST di bidang pertanian juga menjadi salah satu usaha untuk bangkit dari banjir bandang yang terjadi pada 14 Februari 2021.

Potensi pertanian itu, kata Aulia, adalah hal yang harus dikelola guna memaksimalkan sumber daya di Kabupaten HST.

“Dengan kita membangun Bendungan Pancur Hanau ini bisa kita dukung pangan di IKN Nusantara. Kami sudah pernah melakukan feasibility study (FS) pada 2015, kita juga mendapat dukungan dari gubernur bahwa ini juga termasuk dalam strategis provinsi,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Aulia berharap, Direktorat Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR bisa mengomunikasikan semua hal, termasuk kekurangan dalam rencana pembangunan dan akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HST secara serius.

“Kami harap kedatangan kami ini bisa menjadikan pembangunan Bendungan Pancur Hanau yang semula prioritas 10 naik menjadi prioritas lima, karena ini bentuk atensi kami dan Pak Gubernur Kalsel juga mendukung,” jelasnya.

Aulia juga berharap, rencana pembangunan tersebut dapat terealisasi mengingat urgensi bendungan itu sendiri.

Menurutnya, pembangunan bendungan merupakan bentuk usaha dan komitmen Pemkab HST untuk menjadikan wilayahnya agar lebih makmur, unggul, dan dinamis.

“Semoga usaha dan niat kita ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” ucap Aulia.

Bendungan Pancur Hanau masuk program Kementerian PUPR

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR Adenan Rasyid mengatakan, Bendungan Pancur Hanau sudah masuk dalam program pembangunan di Kementerian PUPR.

“Kita sendiri sudah ada program 126 bendungan yang teridentifikasi dengan berbagai kluster. Mulai dari klaster yang sudah tersertifikasi ada delapan, ada juga klaster yang sudah masuk tahap sipil desain kurang lebih sekitar 33, dan klaster yang sudah masuk tahap feasibility study ada 40, dan sisanya 45 baru potensi,” ucapnya.

Adenan mengungkapkan bahwa Bendungan Pancur Hanau termasuk dalam klaster yang sudah ada feasibility study.

Ia menyepakati bahwa salah satu kriteria dalam pembangunan adalah kebutuhan, bukan keinginan.

“Sesuai penjelasan Pak Bupati hal ini menjadi sangat rasional, karena bendungan itu multifungsi, jadi harus ada meng-cover kebutuhan pangan, pengendalian banjir, supply air baku, serta pariwisata. Tadi yang sudah disampaikan Alhamdulillah bahwa bendungan ini sudah masuk dalam klusterisasi kita,” imbuh Adenan.

Dalam proses pembangunan bendungan, lanjutnya, ada satu hal di luar dari tanggung jawab Kementerian PUPR, yaitu masalah nonteknis.

Seperti diketahui, pembangunan bendungan tersebut dibagi menjadi dua hal, yakni teknis dan nonteknis.

“Masalah teknis itu urusan kami, memang tugas kami untuk menyelesaikan masalah teknis apapun kendalanya. Kita punya komisi keamanan bendungan, tim evaluasi, dan tim percepatan konstruksi,” ujar Adenan.

Akan tetapi, lanjutnya, masalah nonteknis perlu melibatkan berbagai macam stakeholder, termasuk masyarakat yang terkadang menjadi kendala.

Oleh karenanya, Adenan berharap, pemerintah daerah (pemda) bisa meyakinkan Kementerian PUPR bahwa dari sisi tanah masyarakat mendukung, sehingga memperkuat proses nol masalah pada pembangunan tersebut.

Sebagai informasi, dalam rombongan tersebut juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HST Muhammad Yani, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PUPR Kabupaten HST, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten HST.