Maksimalkan Satu Data Indonesia Sumut, Diskominfo Sumut Tekankan Standardisasi Aplikasi Pemerintah

KOMPAS.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus mengingatkan pentingnya standarisasi aplikasi layanan pemerintah. 

Dia menyebutkan, masalah standarisasi selama ini menjadi salah satu penghalang penggabungan aplikasi-aplikasi pemerintah.

“Kami perlu memastikan sistem aplikasi memiliki standar yang sama, berkomunikasi dengan protokol, bahasa yang sama,” ungkapnya.

Ilyas mengatakan itu dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Grand Mercure Medan Angkasa, Jalan Sutomo Nomor 1 Medan, Selasa (3/10/2023).

Dia juga menyebutkan, standardisasi akan mempermudah pengintegrasian aplikasi-aplikasi layanan pemerintah.

“Karena ketika berbeda akan sulit diintegrasikan, harusnya interoperabilitas atau aplikasi-aplikasi yang ada bisa berkomunikasi, berinteraksi, bertukar data dengan cepat,” katanya dalam siaran pers. 

Sekretaris Wali Data Indonesia Sumut itu menyebutkan, upaya itu juga perlu untuk memaksimalkan akurasi pada Satu Data Indonesia Sumut. 

Pemerintah kabupaten dan kota memiliki standar yang sama untuk aplikasi layanan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan Satu Data Indonesia.

Dia berharap, sosialisasi dan Bimtek SPLP untuk Sumut dan Aceh yang diadakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

“Kegiatan ini kami harapkan dapat menyelesaikan hal tersebut. Kami menggunakan standar yang sama, berkomunikasi dengan protokol yang sama,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Sumut Hasmirizal Lubis mengatakan, salah satu tantangan untuk membangun aplikasi super seperti Satu Data Indonesia adalah perbedaan kemampuan setiap pemerintah daerah (pemda). 

Dia menyebutkan, beberapa daerah dapat membuat aplikasi dengan cukup mudah, tetapi belum tentu untuk daerah lainnya.

“Ini tantangan yang harus kami selesaikan, belum lagi kalau kita bicara super app harus bisa diadopsi semua pihak, bisa berkomunikasi dengan yang lain. Kami  harus selesaikan ini segera,” katanya secara daring.

Sementara itu, Ketua Tim Interoperabilitas Big Data dan Kecerdasan Buatan Sinta Nur Haryanti mengatakan, permasalahan yang sering terjadi juga dikodifikasi, kode induk, atau bahasa yang digunakan.

Dia mencontohkan, penggunaan perempuan atau laki-laki dan wanita atau pria yang bisa membuat aplikasi sulit diintegrasikan.

“Itu baru jenis kelamin, belum lagi kalau kami bahas aplikasi anggaran yang jenisnya banyak banget, dan programer-nya, bahasa yang belum tentu sama. Karena itu, kami harus punya standarisasi agar interoperabilitas,” kata Sinta.

Sosialisasi dan Bimtek itu digelar selama dua hari dan diisi empat pemateri, antara lain Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Erwin Dimas dan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Erikson Manihuruk. 

Ada pula pemateri dari Kemenkominfo, antara lain Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Bambang Dwi Anggono dan Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Aries Kusdaryono.