Pj Gubernur Sultra Dorong Kebijakan Pembangunan Berbasis Data Akurat

KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengingatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra untuk mendorong reformasi birokrasi.

Hal tersebut dia sampaikan pada acara serah terima jabatan (sertijab) Gubernur Sultra di Aula Pola, Kantor Gubernur Provinsi Sultra, Jumat (8/9/2023).

“Reformasi birokrasi perlu dilakukan dalam mendigitalisasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan pelayanan publik,” ujar Andap dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/9/2023).

Menurutnya, sistem pemerintahan berbasis data akurat serta aktual dapat menggambarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan secara nyata. Hal ini dapat mendorong pembangunan Provinsi Sultra berjalan lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pada kesempatan itu, Andap mencontohkan sejumlah manfaat sistem pemerintahan berbasis data.

Terkait isu sumber daya alam (SDA), misalnya. Pemetaan serta analisis potensi dan masalah secara mendalam melalui SPBE dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA.

“Selain meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang maksimal dapat mendorong kesejahteraan, kemajuan, serta keselamatan masyarakat Sultra,” jelas Andap.

Di samping itu, SBPE juga perlu diimpelentasikan untuk pelaporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dengan data yang akurat, pelaporan keuangan Provinsi Sultra dapat dilakukan secara lebih akuntabel. Temuan-temuan BPK juga dapat ditindaklanjuti secara cepat,” kata Andap.

Sebagai informasi, Andap resmi dilantik sebagai Pj Gubernur Sultra menggantikan Gubernur Ali Mazi pada Selasa (5/9/2023).

Sebelum ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sultra, Andap bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Andap dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Agustus 2023.

Dia dinilai memiliki jasa penting di berbagai posisi di daerah, termasuk menjadi kepala kepolisian daerah (kapolda) selama tiga kali berturut-turut. Ia pun berhasil melahirkan inovasi pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berbasis teknologi digital.

Selama berkarier di Polri, dirinya mendapatkan sejumlah tanda jasa, seperti Bintang Bhayangkara Pratama, Bintang Bhayangkara Nararya, Satyalancana Pengabdian 32 Tahun, Satyalancana Jana Utama, dan Satyalancana Ksatria Bhayangkara.