Progres Pembangunan IKN Sudah 38 Persen, Tahun Depan Dipastikan Presiden Pimpin Upacara 17 Agustus di Sana

Hal ini diutarakan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono usai melaksanakan upacara di kawasan Sumbu Kebangsaan, IKN.

Hal itu diyakini seiring progres pembangunan IKN terus berkembang. Saat ini saja pengerjaan pembangunan di IKN telah mencapai 38 persen.

Mulai dari proyek fisik Istana Presiden maupun beberapa kantor kementerian seperti Kemensetneg dan 4 kawasan kantor Kemenko serta rumah tapak menteri.

“Saat ini progresnya sudah 38 persen, Insya Allah tahun depan sudah ada bangunan fisik yang terlihat,” ungkapnya.

Tidak hanya pembangunan perkantoran saja, bangunan dasar lainnya seperti jalan, air limbah, bendungan, pengelolaan sampah dan sejumlah akses terus dikebut pengerjaannya.

Optimistis pembangunan terus berjalan, dipastikan Presiden akan mengikuti Upacara HUT ke-79 RI di IKN tahun depan. Untuk itu pembangunan fisik Istana Negara pun terus dikebut dan dipastikan akan selesai pada Juli 2024 mendatang.

“Pada 2024 upacara di sini targetnya, kawasan 1A di sekitar Sumbu Kebangsaan dari istana negara sampai titik nol membentang ya, di sepanjang itu sudah berdiri rumah tapak menteri dan Kemenko, dan pembangunan komersial seperti mall, tempat ngumpul, makan, tempat entertainment seperti plaza publik, taman, itu di sekitar Sumbu Kebangsaan,” terangnya.

Ditanya soal perkembangan pembangunan Istana Negara, Silvia mengatakan saat ini sudah mencapai 20 persen.

Di mana pengerjaan fisik Istana sudah di lantai 2 dan 3, sementara kantor Presdien sudah di lantai 3 dan 4. “Juli 2024 itu sudah harus selesai, khususnya Istana Negara,” katanya.

Soal hambatan pengerjaan, Silvia mengatakan belakangan ini curah hujan yang tidak menentu menjadi kendala yang dihadapi. Sebab kontur tanah yang ada di kawasan IKN berbukit dan jenis tanahnya butuh penanganan khusus.

“Kita membangun di tengah hutan yang kontur tanahnya tidak rata, berbukit dan pendekatan cara pembangunan yang harus memperhatikan lingkungan, dan kita tidak bisa main babat pohon hanya boleh babat sesuai kebutuhan saja, dan itu memberikan konsen tambahan dibandingkan dengan daerah lain. Di sini tidak bisa walaupun disuruh percepatan kita tetap memikirkan aspek lingkungannya,” pungkasnya.