Upah Proyek Jalan yang Diresmikan Jokowi Belum Dibayar, Ribuan Buruh Ancam Demo dan Boikot

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Meskipun sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi, Jalan Golo Mori-Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, masih menyisakan soal.

Hingga kini, puluhan miliar upah buruh belum dibayar oleh PT Wijaya Karya (Wika) sebagai kontraktor utama pembangunan jalan tersebut.

Karena itu, ribuan buruh akan memblokir jalan Golo Mori-Labuan Bajo, tempat penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.

Even Jehadun, salah seorang karyawan CV JH Group, salah satu kontraktor rekanan PT Wika, mengaku belum menerima upah sejak Januari hingga Apri 2023, padahal sudah bekerja sejak 2022 silam.

"Sampai saat ini kami belum terima gaji, karena ulah dari PT Wika ini yang tidak membayar material yang perusahaan tempat saya bekerja belum dibayarkan," ungkap Even di Labuan Bajo, Rabu (12/04/2023)

"Yang menyedihkan itu, istri dan anak saya selalu bertanya, tetapi saya selalu beralasan uang kami belum cair dari bos," ungkapnya.

Even menyebutkan, selain dirinya, terdapat pula 40 para pekerja lainnya yang bernasib sama. Mereka belum mendapatkan gaji sejak bulan Januari 2023 lalu.

Selain perusahaan tempatnya bekerja, ia menyebutkan para pekerja dari perusahaan lainnya yang menjadi rekanan PT Wika juga belum mendapatkan gaji.

Meski sudah berusaha meminta kepada atasannya, namun ia menyebutkan atasannya beralasan PT Wika belum membayar jasa perusahaan mereka.

"Selain dari perusahaan kami, banyak juga pekerja dari perusahaan lain yang belum terima gaji. Itu dari bulan Januari sampai sekarang. Sudah beberapa kali minta ke bos, tapi ternyata bos bilang dari PT Wika itu belum bayar. Kami bingung sudah mau minta ke mana. Anak istri main tanya terus di rumah" ujar dia.

Even meminta perhatian dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan hak dari para pekerja yang telah menguras keringat dalam mengerjakan proyek tersebut.

Ancam boikot

Para pekerja bersama Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat akan melakukan aksi demonstrasi menutup akses jalan menuju Golo Mori dari Labuan Bajo.

"Rencana aksi kita lakukan dari hari Senin sampai hari Rabu (17-19 April 2023) dengan menghadirkan masa 1.000 orang. Kita akan boikot akses ke Golo Mori," ancam Ketua PKN Mabar, Lorens Logam, di Labuan Bajo, Rabu pagi.

Ia menyebut PT Wika merupakan pelaksana proyek pembangunan akses jalan sejauh 25 kilometer tersebut dengan total anggaran yang bersumber dari keuangan negara mencapai Rp 481 miliar.

Proses pembangunan jalan yang dimulai sejak bulan April 2022 lalu ini terbagi menjadi 5 segmen, yaitu Labuan Bajo Simpang Nalis sepanjang 6,15 km, Simpang Nalis - Simpang Kenari sepanjang 6,50 km, Simpang Kenari - Warloka sepanjang 5,10 km, Warloka Tanamori sepanjang 4,25 km, dan peningkatan jalan menuju Desa Golo Mori sepanjang 3 km.

Meski telah rampung dikerjakan dan telah diresmikan Presiden Jokowi pada bulan April 2023 lalu, namun hinggah kini PT Wika belum membayar hak-hak para pekerja dan supplier yang telah menyukseskan pembangunan jalan tersebut.

"Namun jalan yang dibangun untuk mendukung mobilitas KTT ASEAN Summit 2023 tersebut terindikasi persoalan yang merugikan kesejahteraan para pekerja dan vendor selaku suksesor keberhasilan pembangunan tersebut," ujarnya.

Logam menyebut, setelah selesai diresmikan Jokowi, Kementerian PUPR selaku pemilik anggaran telah merealisasikan 95 persen pembayaran kepada PT Wika, dan sisa anggaran 5 persen sebagai jaminan pemeliharaan.

Namun sayang realisasi pembayaran tidak sampai kepada para pekerja dan supplier di Labuan Bajo.

Kondisi ini menyebabkan ratusan pekerja pada sejumlah rekanan kontraktor lokal belum mendapatkan upah gaji sejak bulan Januari 2023.

"Nah, pekerjaan ini sudah di PHO, sehingga pencairan dana 95 persen, mestinya PT Wika itu langsung distribusikan kepada teman-teman di lapangan juga misalnya bagi teman teman sopir yang sudah melakukan mobilisasi material kemudian supplier juga telah menyediakan material nah tentunya harus dibayar hak hak mereka ini. Makanya kita akan lakukan blokade akses menuju ke sana supaya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi bisa menyikapi secara serius persoalan ini," tegasnya.

Ia menambahkan, meski telah dibangun dengan begitu megahnya pelaksanaan pembangunan proyek tersebut meninggalkan potret lain yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah.

Hal terkait dengan hak-hak para pekerja, sopir, pemborong dan supplier material yang telah bekerja seratus persen untuk merealisasikan pekerjaan tersebut berdasarkan proporsi mereka masing-masing diabaikan oleh PT Wika dengan tidak merealisasikan atau membayar hak mereka.

"Dan, saya pikir tujuan kita untuk melakukan blokade yang tentu akan mengganggu Kamtibmas dalam hal ini supaya pemerintah pusat tidak tutup mata, keringat masyarakat di sini dalam hal ini pekerja sudah lakukan, anak istri mereka teriak di rumah, tentu ini yang menjadi persoalan moral terlepas dari persoalan hukum kontrak," tegasnya.

Ia pun meminta Presiden Jokowi tidak hanya mempertontonkan kemegahan akses jalan tersebut kepada para delegasi namun melupakan usaha keras masyarakat yang telah ikut mensukseskan pembangunan sarana dan prasarana pada proyek pembangunan jalan yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tersebut.

Pihak PT Wika sendiri belum merespons saat dikonfirmasi terkait tuntutan para pekerja tersebut.

Kompas.com sudah mengonfirmasi via WhatsApp. Pesan yang dikirim dibaca, tetapi tidak dibalas.

Konfirmasi PT Wika

Sementara itu, PT Wika penjelasan terkait dengan adanya pemberitaan mengenai tuntutan mitra kerja pada salah satu proyek yang dikerjakan Perseroan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pernyataan yang disampaikan ke Kompas.com, Sekretaris Perusahaan PT Wika menyatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud menunda pembayaan terhadap mitra kerja.

"Dengan ini kami menyampaikan bahwa Perseroan tidak pernah bermaksud melakukan upaya penundaan pembayaran terhadap mitra kerja tersebut," tulis PT Wika, Jumat (14/4/2023).

Terkait belum dibayarnya tagihan kepada mitra kerja Perseroan, PT Wika menyatakan karena saat ini masih dalam proses pemenuhan administratif yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama antara mitra kerja dengan perusahaan.

"Perihal belum dapat dilakukannya proses pembayaran terhadap penagihan yang dilakukan terjadi karena masih diperlukannya proses pemenuhan administratif yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama oleh mitra kerja dengan Perseroan," tulisnya.

"Adapun hingga saat ini Perseroan telah melakukan pembayaran kepada mitra kerja Perseroan di proyek tersebut dengan nilai total sebesar Rp183,4 Miliar untuk beberapa tagihan yang telah lengkap dokumen administratifnya," lanjut Sekretaris Perusahaan PT Wika.

PT Wika menyatakan bahwa "Perusahaan senantiasa mendorong agar mitra kerja dapat memenuhi administrasi secara lengkap dan benar sesuai dengan tata kelola dan prosedur yang telah disepakati bersama".

Selain itu, perusahaan terus memberdayakan masyarakat setempat dengan selalu melibatkan mitra kerja dalam aktivitas operasi perusahaan.

"Hal ini sejalan dengan salah satu program utama tanggung jawab sosial perusahaan yaitu untuk membangun UMKM setempat dalam setiap proses bisnis perusahaan," katanya.