Kepala BNPB: Kesiapsiagaan terhadap Gempa dan Tsunami di Maluku Merupakan Hal Wajib

Hal itu disampaikan saat menggelar rapat penanggulangan bencana gempa di Maluku bersama Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Pangdam XVI Pattimura, Kapolda Maluku, dan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku di ruang VIV Bandara Internasional Pattimura Ambon, Kamis (12/1/2023).

“Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif,” kata Suharyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (13/1/2023).

Suharyanto menyampaikan, bentuk mitigasi yang paling utama untuk bencana gempa bumi adalah penguatan bangunan agar lebih tahan gempa.

“Bukan gempa yang membunuh, tetapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa,” tuturnya.

Kepala BNPB turut mengapresiasi respons cepat Pemprov Maluku dan Pemerintah kabupaten setempat melalui penetapan status tanggap darurat.

“Respons cepat dari Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten dengan status tanggap darurat ini sangat baik, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ucapnya.

Suharyanto kembali mengingatkan penetapan status tanggap darurat menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

“Tidak ada yang bisa menghadapi bencana sendirian, harus berkolaborasi dan bersinergi,” tegasnya.

Setelah menetapkan status tanggap darurat, Suharyanto memberikan arahan agar pemerintah daerah membentuk pos komando dan mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Yakinkan betul saat tanggap darurat, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, hal ini menjadi prioritas utama,” jelasnya.

Setelah melalui masa tanggap darurat, Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah dapat langsung menetapkan masa transisi hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan menjadi hal yang paling penting dilakukan sehingga dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

“Harus cepat pendatannya dan spesifik langsung by name by address, semakin cepat pendataannya maka singkat juga penderitaan yang dirasakan warga terdampak,”katanya.

Dalam kesempatan itu, Suharyanto ikut menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 1,1 miliar guna mendukung percepatan penanganan darurat gempabumi magnitudo 7,5 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Bantuan ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp 500 juta, untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rp 250 juta, dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp 250 juta.

Selain bantuan DSP, BNPB memberikan bantuan logistik dasar permakanan senilai total 650 juta dengan rincian Rp 150 juta untuk Pemprov Maluku serta masing-masing Rp 250 juta untuk Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.

Adapun bantuan logistik perlengkapan juga diberikan dengan rincian masing-masing 1.000 selimut dan matras, serta 50 tenda keluarga untuk Pemprov Maluku. Sedangkan KKT dan MBD masing-masing menerima 1.000 selimut, 1.000 matras dan 25 tenda keluarga.