Dedi Mulyadi Minta KLHK Serahkan Data Pengusaha Super Nakal ke Kejagung

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyerahkan data para pengusaha super nakal, yang terbukti melanggar aturan lingkungan dan hutan.

Menurut Dedi, saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah gencar memberantas segala bentuk kasus kejahatan besar lingkungan dan hutan di Indonesia.

Oleh karena itu, Dedi mengatakan, tak ada salahnya KLHK berkoordinasi dengan Kejagung.

“Kita apresiasi Kejagung yang hari ini memiliki respons tinggi terhadap kasus besar di Indonesia. Tak ada salahnya KLHK membuka data ke Kejagung perusahaan-perusahaan yang terbukti sangat nakal dan super nakal,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Dedi mengatakan, permintaan itu ia juga sampaikan saat memimpin rapat dengan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung DPR RI, Senin (5/9/2022).

Dedi menyebut, para pengusaha super nakal dimaksud adalah mereka yang terbukti melakukan pelanggaran namun selalu banyak akal untuk mengelabui aparat.

“Tak usah lagi ada keraguan Ibu (menteri), berikan data pada mereka (Kejagung). Karena kalau gunakan tim Gakkum (KLHK) itu punya keterbatasan,” ucap Dedi.

Ia berharap dengan gerak cepat tersebut dapat memulihkan keuangan negara sekaligus menambah kas negara yang hilang oleh para pengusaha nakal tersebut.

Tidak hanya itu, Kang Dedi juga berharap dengan tindak lanjut yang berkelanjutan maka hutan dan perkebunan di Indonesia akan terus tertata tanpa ada lagi orang yang melakukan manipulasi pada aset negara.

Salah satu yang harus segera ditindaklanjuti adalah kekhawatiran pada korporasi yang berubah jadi koperasi untuk menguasai hutan hingga nantinya diubah menjadi kawasan perkebunan sawit.

“Selama kita terus diskusi di sini hutan terus dirambah, tambang di mana-mana terus dikeruk, pasir terus diangkat, kerusakan terus terjadi masif,” katanya.

Kang Dedi Mulyadi menyoroti pemerintah yang tidak begitu kokoh dalam menjaga aset berupa alam Indonesia.

“Jujur saja bahwa Dirjen Gakkum yang paling berat bukan berhadapan dengan rakyat, tapi berhadapan dengan mitra aparat negara yang membackup pengusaha,” pungkas Dedi Mulyadi.