Wakil Menteri BUMN: Pembangunan Pabrik Pupuk NPK di Aceh Utara Ditargetkan Selesai Paling Lambat Desember

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, pembangunan pabrik pupuk NPK di Kompleks PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh Utara, Provinsi Aceh ditargetkan selesai bulan depan atau paling lambat Desember 2022.

“Kami berharap pabrik NPK ini bisa diselesaikan dan dikomersialisasikan pada bulan November atau Desember tahun ini”, tutur Pahala kepada wartawan dalam kunjungannya ke Aceh Utara, Kamis (11/8/2022).

Pembangunan pabrik pupuk dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun itu dikerjakan badan usaha milik negara, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP).

“Direksi PT PP tadi melaporkan, perkembangan pembangunan cukup baik dan selesai ditargetkan bulan depan (November),” katanya.

Pahala menyebutkan bahwa kebutuhan nasional pupuk NPK saat ini adalah sekitar 8 juta ton, sedangkan kapasitas produksi Pupuk Indonesia Grup adalah 3,4 juta ton.

“Tambahan kapasitas produksi sebesar 500 ribu ton ini tentunya berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pupuk NPK nasional”, tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa pabrik NPK ini nantinya harus didukung oleh pemenuhan feedstock atau bahan baku yang baik, terutama bahan baku potas atau kalium yang berasal dari Rusia.

Selain melalui pembangunan pabrik NPK baru, Pahala juga mendukung upaya PT PIM melakukan reaktivasi pabrik PIM-1.

Reaktivasi ini diharapkan juga dapat menambah kapasitas produksi urea PT PIM. Tantangan dalam melakukan reaktivasi ini adalah masih adanya kendala pasokan gas.

“Saat ini kita sedang menunggu bagaimana dapat memperoleh pasokan gas untuk reaktivasi PIM-1, dimana kita ketahui kebutuhannya adalah sekitar 55 MMSCFD. Jadi ini sedang kita upayakan dengan berkoordinasi dengan holding Pupuk Indonesia, juga Pertamina dan PGN,” tutur Pahala.

Sementara itu, Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia Jamsaton Nababan mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan ini sesuai dengan strategy house green industry cluster Kementerian BUMN yang menargetkan reduksi karbon hingga 29 persen di tahun 2030, dan net-zero emission pada tahun 2060.

Strategi yang dilakukan, antara lain, pemanfaat energi baru dan terbarukan, implementasi teknologi carbon capture, peningkatan efisiensi, serta pengembangan bisnis dan industri ramah lingkungan.

Terkait dengan pasokan gas untuk reaktivasi PIM-1, Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan dukungan kepada Kementerian ESDM untuk pengadaan LNG, baik melalui pasokan dalam negeri maupun impor.

“Kementerian ESDM juga telah merespon dan memberikan dukungannya untuk pengadaan LNG tersebut”, kata Jamsaton.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT PIM, Budi Santoso Syarif menyatakan apresiasinya atas kunjungan Wamen BUMN I.

“Kami siap mewujudkan Klaster Industri Hijau di area PT PIM. Dan kami juga didukung oleh lokasi yang strategis, serta fasilitas dan utilitas pendukung yang memadai, seperti Pelabuhan, jaringan interkoneksi listrik dan air, serta jaringan pipa gas,” pungkas Budi.