Walkot Danny Ungkap Alasan Dukung Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Pare-Pare Konsep Elevated

KOMPAS.com - Wali Kota (Walkot) Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mendukung pembangunan jalur kereta api Makassar-Pare-Pare dengan konsep elevated atau melayang sebagai salah satu program strategis nasional.

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu menjelaskan, pemilihan konsep elevated dalam pembangunan rel kereta api di Makassar, secara teknis untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota.

"Beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa mengharuskan elevated. Selain membutuhkan lahan yang lebih sedikit, konsep ini juga untuk menghindarkan masyarakat dari banjir," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (19/7/2022).

Pernyataan tersebut Danny sampaikan saat menggelar konferensi pers bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dalam rangka mendukung program strategis nasional pembangunan jalur kereta api Makassar - Pare-Pare, Senin (18/7/2022).

Ia memastikan, jika pembangunan rel kereta api menggunakan konsep grounded atau landed atau at grade (di atas tanah), maka wilayah Mandai dan sekitarnya akan terancam banjir, seperti di Kabupaten Barru.

Pasalnya, kata Danny, pembangunan rel kereta api konsep grounded membutuhkan pembebasan lahan 50 meter (m).

“Sedangkan dengan konsep elevated hanya 5 m. Belum lagi harus membangun banyak jembatan untuk kelancaran arus yang terputus dikarenakan pembangunan rel kereta api secara grounded atau landed," jelasnya.

Jadi yang pertama dukung pembangunan

Pada kesempatan itu, Danny mengungkapkan bahwa pihaknya menjadi yang pertama dalam mendukung ide pembangunan rel kereta api saat dicanangkan oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang masih menjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dukungan tersebut diberikan karena pembangunan Makassar New Port (MNP) sejak 1997 mengakomodasi seluruh kebutuhan kepelabuhanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Makassar 2015 - 2035.

"Pada saat pencanangan rel kereta api, dukungan pertama diberikan oleh Kota Makassar hingga saat ini. Jika ada opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar ataupun DPRD Makassar menolak kereta api, itu tidak benar. Kami yang pertama mendukung," imbuh Danny.

Wali Kota berlatar arsitek itu menjelaskan, secara teknis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan.

Penghematan lahan tersebut dapat dilakukan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulsel sesuai tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi perda.

"Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemkot Makassar menolak program strategis kereta api. Justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung," jelas Danny.

Akan tetapi, lanjut dia, dukungan itu diberikan Pemkot Makassar saat pembangunan jalur kereta api telah disepakati berkonsep elevated.

Dari kesepakatan tersebut, sebut Danny, Pemkot Makassar kemudian merancang jalan arteri dengan menyisakan 5 m di median sebagai persiapan kereta api.

Namun, kini ia menyayangkan karena adanya proses perubahan konsep pembangunan jalur kereta api yang sama sekali tidak melibatkan pihak Pemkot Makassar.

Danny pun membandingkan pembangunan rel kereta api Makassar dengan kota-kota lain, seperti Palembang, Medan, dan Bandung yang sudah mengaplikasikan konsep elevated.

"Masa kota lain bisa, Makassar tidak. Ini siri'na pacce atau harga diri yang perlu dijaga dan dipertahankan," ucapnya

Sangat mungkin menggunakan konsep elevated

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta api di Makassar sangat memungkinkan jika menggunakan konsep elevated.

“Apalagi jika bercermin pada kota lain. Hari ini, Senin (19/7/2022), kami jelaskan kepada publik seperti inilah kondisinya. Jadi tidak ada kata menolak, kami dukung penuh,” ucapnya.

Akan tetapi, lanjut Rudianto, ia meminta jika ada program pembangunan tidak dijalankan setengah-tengah. Sebab, Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan berkomitmen bersama untuk mendukung program strategis nasional.

"Mendengar penjelasan dari Wali Kota Makassar, tentunya DPRD akan bersama mengawal orang nomor satu di Kota Makassar,” ujar Rudianto.

Dukungan tersebut, lanjut dia, diberikan sesuai dengan konsep desain yang telah ditetapkan di awal, yaitu elevated.

Sebab, pembangunan berkonsep elevated telah mempertimbangkan banyak hal, seperti dampak bagi masyarakat. Oleh karenanya, jika menggunakan desain yang berbeda akan memberikan dampak lain.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali menyatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat.

Rapat dengar pendapat itu, sebut dia, akan menghadirkan seluruh pihak terkait, dengan memperlihatkan seluruh dokumen perencanaan.

“Hal ini dilakukan agar diketahui kebenaran yang sesungguhnya, dengan menghadirkan pula tenaga ahli tata ruang,” ujar Adi.