Tolak Tambang Pasir Besi, Ratusan Warga Seluma Bengkulu Sempat Ancam Tidur di Kantor Gubernur

BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan warga dan mahasiswa Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, berunjuk rasa di kantor gubernur. Mereka menolak aktivitas pertambangan di Desa Pasar Seluma, Senin (4/7/2022) pukul 14.00-19.00 WIB. 

Dalam aksinya, pendemo berharap bisa bertemu dengan gubernur, wakil gubernur, atau sekda. Namun keinginan ini tidak terpenuhi kaarena semua petinggi sedang tidak di tempat.

Massa pun sempat memutuskan bermalam di kantor gubernur Bengkulu. Namun niatan bermalam ditolak aparat keamanan.

Masyarakat dan mahasiswa akhirnya meninggalkan kantor gubernur pukul 19.00 WIB dan mengancam akan menggelar aksi serupa.

Tuntut cabut izin pertambangan

Cail, salah seorang warga yang berorasi menyatakan, penolakan tambang pasir besi terjadi sejak tahun tahun 1972/1973 serta tahun 2010 sampai sekarang.

Hal ini terjadi karena adanya kesadaran akan dampak pertambangan pasir besi terhadap ruang hidup rakyat.

"Wilayah yang akan dieksploitasi oleh pertambangan pasir besi seluas 164 hektar, di mana seluas 350 meter mengarah ke arah laut dan 350 meter mengarah ke daratan dari garis pantai pesisir barat Kabupaten Seluma," kata Cail. 

Hal ini tentu akan menambah ancaman nyata terhadap ruang hidup rakyat. Karena secara administrasi wilayah, ini di kategorikan rawan bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu. 

Bahkan di lokasi tersebut telah dibangun shelter tsunami dan early warning system. 

Cail menambahkan, wilayah yang akan dieksploitasi tambang pasir besi ini juga merupakan kawasan hutan konservasi yang notabane merupakan Sabuk Hijau pengaman dari bencana ekologis.

Selain itu, pesisir dan laut Kabupaten Seluma merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat sejak zaman nenek moyang. 

Dengan adanya aktivitas pertambangan pasir besi, warga khawatir akan berdampak pada mata pencaharian.

Kemudian  Remis yang merupakan identitas dan menjadi sumber mata pencaharian tradisional oleh perempuan di pesisir barat akan hilang dan habis.

Diduga kuat menghilangnya remis dari pantai Pesisir Barat Kabupaten Seluma  khususnya di Desa Pasar Seluma merupakan salah satu dampak aktivitas pertambangan pasir besi. 

Aktivis Walhi Bengkulu, Frangky Wijaya menyebutkan, atas dasar tersebut aksi penolakan mulai muncul.

Pada 23 Desember 2021, Perempuan Pasar Seluma melakukan aksi mendatangi tambang pasir besi sebagai bentuk protes hadirnya pertambangan pasir besi di desa mereka.

Perjuangan perempuan ini didukung 6 desa penyangga lainnya yang juga akan terdampak aktivitas industri ekstratif.

Aksi damai tersebut berujung dengan tindakan represif aparat penegak hukum.

Kemudian perjuangan rakyat tetap berlanjut, rakyat juga kembali melakukan aksi penolakan di Kantor Bupati Seluma dan Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu. 

Setelah beberapa kali aksi, pemerintah mengeluarkan surat imbauan penghentian proses pertambangan sementara.

Gubernur Provinsi Bengkulu kemudian juga membentuk Tim Terpadu untuk mengevaluasi keberadaan perusahaan tambang pasir besi. 

Pasalnya, perusahaan itu tidak melengkapi perizinan pertambangan dan lingkungan.

Selain itu masyarakat menemui instansi terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Provinsi Bengkulu untuk menanyakan tindakan perusahaan tambang, namun tidak mendapatkan jawaban tegas.

Atas dasar mempertahankan hak serta ruang hidup, rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat menuntut perusahaan tambang pasir sesuai hukum yang berlaku.