Kesejahteraan Nelayan Tradisional di Kendari yang Masih Jauh dari Harapan

Laki-laki 47 tahun itu seolah berpikir, solusi apa yang akan dilakukan setelah kapal miliknya tenggelam dihantam ombak setinggi 4 meter di antara Perairan Menui dan Pulau Sagu, Sulawesi Tengah pada Selasa (22/2/2022).

Saat itu, Muliadi hendak mencari ikan di Pulau Taliabo, Maluku Utara.

Dia terpaksa menganggur karena kapal yang menjadi satu-satunya mata pencaharian hancur dihantam badai.

Kecelakaan laut bukan yang pertama kali dialaminya.

Muliadi mengaku, pada 2020, bersama ABK juga pernah dihantam badai saat pulang mencari ikan di perairan Nusa Tenggara Timur, tapi kapalnya masih utuh.

Dia menuturkan, kapal yang selalu menemani mencari ikan berkekuatan 17 gros ton masih dicicil seharga Rp 95 juta.

Kini, Muliadi harus memutar otak untuk kembali mencicil kapal baru jika ada pengusaha yang berbaik hati mau menolongnya.

"Kalau ada bos yang kasih kepercayaan lagi, karena keahlianku hanya nelayan tidak bisa alih profesi," ungkap Muliadi kepada Kompas.com.

Ayah tiga anak itu bercerita, pekerjaan sebagai nelayan dimulai pada 1995, setelah lulus SMA.

Sebagai nelayan, Muliadi sudah cukup merasakan pahitnya kehidupan, mulai dari minimnya hasil tangkapan dan harus bertarung nyawa di tengah laut yang ganas.

Ia mengatakan, dari tahun ke tahun hasil tangkapan ikan mengalami penurunan.

Sebelumnya, ia bersama rekan nelayan lain bisa membawa pulang ikan 2 sampai 4 ton, namun sekarang hanya bisa dapat 1 ton sampai 700 kilogram.

"Tahun 2000-an awal saya pernah sendiri melaut ke Pulau Bacan, Maluku Utara, sampai dapat ikan 3 ton. Tapi sekarang setelah banyak rumpon dan kapal besar (Pagai) semakin berkurang mi hasil tangkapan," tuturnya.

Selain itu, wilayah tangkapan nelayan tradisional juga semakin jauh, dan kapal berkapasitas besar dari luar Sulawesi Tenggara juga menjadi kendala.

Muliadi menjelaskan, dulu bisa mendapat ikan di perairan Pulau Saponda, Kabupaten Konawe dan Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sekarang para nelayan harus mencari ikan sampai ke Pulau Taliabo, Maluku Utara.

"Penyebabnya ikan sudah tidak masuk ke perairan Kendari, sebab sudah banyak orang pasang rumpon dan setiap hari dilingkar jadi ikannya tidak masuk mi ke perairan dekat Kendari," kata Muliadi.

Soal cuaca yang tak menentu, Muliadi mengaku tetap pergi melaut karena hal itu sudah menjadi resiko nelayan.

Terkait sistem kontrak, dia menyebutkan hal itu tidak bisa dihindari, sebab nelayan juga membutuhkan modal besar untuk logistik selama di laut.

"Kami ada bos yang bisa kasih modal awal selama melaut. Kan kita cari ikan biasanya sampai 13 hari, setelah dapat ikan kita langsung bawa mi ke bos yang ada di pelelangan di Kendari," ujarnya.

Hasil tangkapan sebenarnya bisa menutupi biaya operasional selama di laut, dan sedikit membantu kebutuhan di rumah.

Namun, sebelum pergi melaut, para nelayan terlebih dahulu mengurus izin kelayakan kapal yang diperbarui setiap tiga bulan.

Biaya pengurusan administrasi izin kelayakan ini menjadi masalah buat nelayan.

"Urusnya lewat agen di kantor Syahbandar, biayanya sampai Rp 1,3 juta. Sementara di daerah lain tidak segitu, pernah saya ke Sinjai, nelayan di sana urus izinnya tidak sampai ratusan ribu, dan berlaku sampai 6 bulan, apalagi kapal kami tidak sampai 35 GT," ungkapnya.

Makmur (41), nelayan yang baru pulang dari mencari ikan di Pulau Buru mengaku, terjadi penurunan hasil tangkapan.

Tahun-tahun sebelumnya, dia bisa mendapat ikan 3 sampai 4 ton, sekarang hanya bisa dapat 1 ton.

Dia biasa mencari ikan sampai Laut Buru dan Pulau Taliabo, Maluku Utara. Cuaca yang tidak menentu tidak menjadi kendala dalam melaut.

Penurunan hasil tangkapan ikan, kata Makmur, disebabkan oleh adanya kapal nelayan dari luar Sulawesi Tenggara.

"Kapal mereka hampir sama ukurannya dengan kapal kami, tapi mereka banyak dan tangkap ikan pakai perahu kecil yang sudah disiapkan. Baru ikannya masih segar dan mereka jual ikan dengan harga murah, jadi otomatis kita juga mengikuti," ungkap Makmur.

Dia mengatakan, sistem kontrak yang selama ini dilakukan para nelayan tidak bisa dihindari.

"Kan ada bos tempat kami ambil modal dulu. Biasanya dipotong 12 persen dari harga ikan, tangkapan kami," terangnya.

Makmur mengaku, selama ini perhatian pemerintah terhadap nelayan masih kurang, bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Dia mengungkapkan, pernah bermohon bantuan ke dinas perikanan dan kelautan kota Kendari, namun hingga saat ini tidak ada respons.

"Pernah saya masukkan proposal, tidak ada tanggapan sampai sekarang. Bahkan ada yang dapat bantuan, tapi bukan nelayan, mungkin karena dia dekat dengan pejabat di sana," terangnya.

Bantuan yang diterima warga tersebut, lanjut Makmur, berupa kapal tapi sekarang tidak jelas karena dia sewakan ke orang lain dan mungkin tidak saling percaya akhirnya kapal bantuan itu tidak bisa digunakan lagi.

Suardi (56), nelayan asal Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, kota Kendari terpaksa berhenti melaut karena tak sanggup lagi membiayai izin kelayakan kapalnya.

Biaya pengurusan izin kapal sampai jutaan, sementara kapal yang dimiliki hanya 18 gros ton.

Sesuai aturan kapal miliknya tidak butuh dana banyak, tapi faktanya dia harus mengeluarkan biaya.

Saat ini, kapal miliknya sudah dua tahun tidak memiliki izin kelayakan.

Suardi mengaku, sejak pandemi Covid-19 tak lagi melaut. Selain hasil tangkapan yang menurun, biaya operasional dan logistik di laut menjadi kendala.

"Bosnya kita sudah tidak mau mi kasih ongkos karena selalu berutang, tidak sesuai hasil dengan penjualan. Baru saingannya kapal- kapal besar dari selatan, sementara kapal kami punya kapal tradisional, kapal tonda," tutur Suardi.

Untuk membiayai kebutuhan keluarganya, dia terpaksa menyewakan kapalnya kepada warga yang memancing di sekitar Pulau Saponda, Kabupaten Konawe dan Pulau Labengki, kabupaten Konawe Utara.

"Jadi saya bawa kapalku yang dipakai mancing mania oleh warga dari Kendari dan Konawe Selatan. Dua hari biayanya Rp 2 juta, itu mi untuk kebutuhan sehari-hari keluargaku," terangnya.

Suardi menambahkan, saat ini tersisa tiga sampai lima orang warga Kelurahan Talia yang murni bekerja sebagai nelayan.

Sisanya, ada yang beralih profesi jadi tukang ojek, tukang bangunan dan ada yang membawa air bersih untuk kebutuhan perusahaan tambang di Morosi, kabupaten Konawe.

"Kita tidak bisa berharap mi jadi nelayan Bu, semakin menurun hasil tangkapan sekarang. Baru biaya operasional dan logistik tidak sebanding dengan hasil yang kita peroleh," imbuhnya.

Perhatian pemerintah kepada nelayan, tambah Suardi, juga rendah sehingga tidak ada alasan untuk bertahan di profesi yang sudah digelutinya sejak 27 tahun lalu.