Daftar Gubernur Maluku, dari J Latuharhary hingga Murad Ismail

KOMPAS.com - Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang berjumlah 1.392 pulau.

Maluku merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan Kepulauan Maluku. Ibu kota provinsi ini berada di Kota Ambon.

Provinsi Maluku berbatasan dengan sejumlah laut, yaitu Laut Seram di sebelah utara, serta Lautan Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan.

Letak provinsi di antara dua pulau (Pulau Irian dan Pulau Sulawesi) serta dialui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadikan Provinsi Maluku merupakan lokasi yang strategis di bagian timur.

Provinsi yang dikenal dengan seribu pulau ini sebagian wilayahnya berupa lautan dengan luas daratan 46,914 km2.

Provinsi Maluku resmi ditetapkan sebagai provinsi pada 1958 berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1958.

Berikut daftar Gubernur Provinsi Maluku

Profil Gubernur Maluku

1. J Latuharhary, 1950 - 1955

Johannes Latuharhary atau J Latuharhary lahir di Ulath Saparua, Aibku Tengah, Aibku, 6 Juli 1900.

Ia menempuh pendidikan di Belanda dan berhasil menjadi putra Maluku pertama yang meraih sarjana di luar negeri, ia mengambil spesialisasi hukum adat dari Universitas Leiden.

Sampai di Indonesia, Latuharhary diangkat sebagai amtenaar ter beschikking (pegawai yang diperbantukan) pada President van de Raad van Justitle (Ketua Pengadilan Tinggi) di Surabaya.

Latuharhary menjadi salah satu saksi mata dalam pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian, Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi.

Presiden Soekarno menunjuk Latuharhary menjadi Gubernur Provinsi Maluku.

Ia mendapatkan tugas pertama untuk menyebarluaskan berita tentang proklamasi kemerdekaan sehingga dipahami dan didengar rakyat Maluku, termasuk surat kabar, yakni harian Merdeka.

Dampak pemberitaan di surat kabat tersebut berdampak besar untuk pemuda-pemuda di Maluku.

2. M Saleh Latuconsina, 1997 - 2002

M Saleh Latuconsina lahir di Ambon, Maluku, 15 Juli 1948. Ia merupakan gubernur periode 1997 - 2002.

Lulusan S3 dari Perancis ini dikenal bersahaja.

Saat menjadi Ketua Bappeda Maluku, Saleh memiliki gagasan yang cukup terkenal, yaitu Gugusan Pulau.

Konsep tersebut merupakan cara menyatukan Maluku dengan mambangun infrastruktur jembatan melalui kapal laut.

Setiap gugus pulau dihubungkan dengan cara interkoneksi oleh kapal-kapal laut, termasuk kapal ferry.

Sehingga, setiap pulau di Maluku bisa disatuan dengan membangun sentra-sentra ekonomi, akhirnya terjadi mobilitas arus barang atau tenaga manusia.

Saleh memulai karirnya di Dinas Pekerjaan Umum provinsi sejak tahun 1973.

Sebelum menjadi Gubernur Maluku, ia menjabat sebagai Ketua Bappeda Provinsi Maluku

3. Murad Ismail, 2019 - 2024

Murad Ismail lahir di Ambon, 11 September 1961.

Murad merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Maluku periode 2019 - 2024.

Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia menduduki jabatan penting di korp Bhayangkara.

Karir Murad menjulang setelah ia ditunjuak sebagai Korps Brimob Polri pada 2015 oleh Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Pol Timur Pradopo.

Kemudian, ia mendaftar diri sebagai Gubernur Maluku ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Januari 2018, usai mengundurkan diri dari kepolisian. (Editor: Priska Sari Pratiwi)

Sumber: http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/b, kompas.com, dan https://localisesdgs-indonesia.org/, https://p2k.unkris.ac.id/