Korupsi Dana Desa, Kades di Seram Timur Divonis 4 Tahun Penjara

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Desa administratif Kilga Watubau, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Ismail Rumaday divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (15/2/2022).

Ismail divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 senilai lebih dari Rp 721 juta. Dalam kasus itu, negara dirugikan senilai Rp 300 juta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Rumaday dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangi masa tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Christina Tetelepta saat membacakan amar putusannya.

Dalam sidang tersebut, terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Herberth Dadiara dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reinaldo Sampe.

Selain kurangan badan, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 302 juta subsider enam bulan penjara.

“Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” kata hakim.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan itu, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 18 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer.

Adapun putusan hakim ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hakim menghukum terdakwa selama lima tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 200 juta.

Diketahui, terdakwa diduga menyelewengkan anggaran sejak tahun 2016 lalu. Setelah dana dicairkan oleh bendahara, terdakwa meminta seluruh anggaran tersebut diserahkan kepadanya.

Selanjutnya, terdakwa melakukan sejumlah pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB. Terdakwa juga membuat pertanggungjawaban fiktif dan melakukan markup terhadap nilai belanja material untuk bukti pertanggungjawaban.

Berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian hingga Rp 300 juta lebih.