Khofifah Percepat Vaksinasi Pelajar Jelang Pembelajaran Tatap Muka di Jatim

Percepatan vaksinasi covid-19 siswa usia 12-17 dilakukan agar sekolah yang berada di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1, dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan nyaman.

"Untuk memulai PTM terbatas itu harus disiapkan segala sesuatunya, termasuk memastikan daerahnya harus masuk level 3, 2, dan 1. Selain itu harus diikuti kedisiplinan prokes dan percepatan vaksinasi,” kata Khofifah di sela peninjauan vaksinasi Covid-19 pelajar di MAN 2 Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (4/9/2021).

Menurut Khofifah, Pemkab Ponorogo dapat menggelar PTM setelah dinyatakan masuk kategori PPKM level 3. Hanya saja PTM masih dilakukan secara terbatas.

Untuk itu, kata Khofifah, pembelajaran daring tetap dilakukan dalam pola PTM terbatas.

Pemprov Jatim menyiapkan aplikasi bagi siswa yang masih sekolah secara virtual yakni 'Jatim Cerdas Ruang Belajar'.

“Sebetulnya format yang mendekati realitas adalah hybrid learning karena pembelajaran tatap muka terbatas itu artinya pembelajaran virtual tetap dilakukan," kata Khofifah.

Aplikasi itu diharapkan dapat membuat siswa tetap berdiskusi dan berinteraksi sehingga suasana pembelajaran berjalan dengan baik. 

Mantan menteri sosial ini menuturkan, vaksin yang disuntikan khusus untuk pelajar adalah merek Sinovac.

Setelah menerima vaksin pertama, 28 hari kemudian para pelajar akan menerima suntikan vaksin kedua.

Bagi Khofifah, percepatan vaksinasi bagi pelajar akan membuat orang tua murid menjadi tenang anak-anaknya mengikuti PTM.

Apalagi sebelumnya semua tenaga pendidikan sudah dipastikan mendapatkan vaksin covid-19 dari pemerintah.

“Menurut saya ini menjadi langkah yang baik, apalagi semua gurunya dan anaknya (siswa) sudah divaksin. Rasanya orang tuanya merasa lebih tenang karena sudah dipastikan anaknya lebih aman mengikuti PTM,” tandas Khofifah.

Menyoal berapa persen daerah di Jatim yang sudah bisa menggelar PTM, Khofifah belum bisa memastikannya. Pasalnya untuk keputusan levelisasi PPKM menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan melihat 14 faktor epidemologi.