PHRI Kota Blitar: Tamu Kami Tinggal Sales, Tamu Keluarga Sudah Lama Menghilang

"Kita ini sudah lama mati suri, hidup tidak, mati juga tidak. Tingkat hunian rata-rata saat ini hanya 10 hingga 15 persen saja," ujar Sekretaris persatuan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Kota Blitar Reza Hasjim kepada Kompas.com, Senin (23/8/2021).

Roda ekonomi Kota Blitar bertumpu cukup kuat pada sektor pariwisata dengan maskot destinasinya Makam Presiden Soekarno (Bung Karno).

Namun selama pandemi, objek wisata tersebut tetap tidak bisa mengerek perekonomian Kota Blitar.

Apalagi setelah hampir 2 bulan diterapkan PPKM level 4, destinasi wisata harus ditutup sementara.

Dengan kondisi usaha itu, kata Reza, pendapatan kotor hotel dan restoran sering tidak mampu menutup biaya operasional.

Padahal, biaya operasional sudah dipangkas hingga 60 sampai 70 persen dari biaya operasional pada situasi normal.

Pemangkasan itu, ujarnya, terutama disumbang dari biaya upah pekerja yang ditekan sedemikian rupa.

Belum ada PHK

Meski menekan biaya operasional dari pos sumber daya manusia, kaya Reza, belum ada satu pun hotel maupun restoran anggota PHRI Kota Blitar yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan.

"Yang dilakukan teman-teman di PHRI hanya mengurangi jam kerja berikut upahnya. Misalnya, 3 hari kerja 3 hari libur," jelasnya.

Meski beban operasional tinggal 40 hingga 30 persen saja, menurut Reza, sering pemasukan perusahaan tidak cukup menutup keseluruhan biaya tersebut.

Kondisi usaha tersebut, kata dia, terutama terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri 2021 ketika mereka harus membayar tunjangan hari raya penuh kepada para pekerja.

Setelahnya, ujar Reza, kondisi usaha justru semakin memburuk dan mencapai level terburuk sejak pemberlakuan PPKM Darurat sudah hampir 2 bulan sejak 3 Juli lalu.

"Sekarang ini yang menginap di hotel kami rata-rata tinggal para pekerja pemasaran (sales) barang-barang kebutuhan sehari-hari. Itu pun jumlahnya sudah tidak seperti dulu," ujarnya.

Wisatawan keluarga yang biasanya paling banyak menjadi tamu hotel di Kota Blitar, ujar Reza, sudah lama tidak datang menginap di hotel mereka.

"Kalau tamu keluarga sudah lama menghilang. Tinggal sales yang jumlahnya juga sudah tidak seperti dulu. Mungkin sales juga terdampak pandemi," kata Reza.

Menurut Reza, kondisi usaha di sektor pariwisata sudah sedemikian berat dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Reza mengatakan, PHRI mendukung penuh upaya pemerintah melakukan penanggulangan pandemi Covid-19.

Terkait vaksinasi, ujarnya, PHRI turut mendorong anggotanya untuk memastikan bahwa seluruh pekerja dan anggota manajemen mengikuti vaksinasi.

Bahkan PHRI Kota Blitar, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mengorganisasi pelaksanaan vaksinasi bagi pekerja dan pelaku usaha di bidang pariwisata.

Reza mengatakan, saat ini sudah lebih dari 80 persen pekerja dan pelaku usaha pariwisata yang menjadi anggota PHRI telah divaksin.

Dia memastikan bahwa 100 persen dari mereka akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dalam waktu dekat ini.

"Karena kami sadar jika target vaksinasi tercapai maka akan berdampak positif pada usaha di sektor pariwisata yang kami geluti," ujarnya.

Karena itu, apa pun status level PPKM yang ditetapkan Kota Blitar setelah berakhirnya masa perpanjangan hari ini, kata Reza, PHRI berharap Pemerintah Kota Blitar membuka destinasi wisata setidaknya Makam Bung Karno.

Apalagi, ujar Reza, vaksinasi Covid-19 di Kota Blitar juga sudah cukup tinggi yaitu mendekati 70 persen dari sasaran yang targetkan.

"Kami berpikir kenapa Makam Presiden Pertama kita juga ditutup dari kunjungan peziarah. Apakah Pemkot Blitar tidak berpikir membuka makam dengan prokes yang ketat," ujarnya.

Kata Reza, dibukanya Makam Bung Karno meskipun dengan pembatasan ketat dia harapkan akan menaikkan sedikit pendapatan bagi usaha di sektor pariwisata Kota Blitar.

PHRI Kota Blitar, kata Reza, berkaca pada kebijakan pemerintah di Yogyakarta yang mulai membuka dan promosi pariwisata akhir Agustus ini.

"Kami berharap Pemkot Blitar melakukan kajian untuk melakukan hal serupa, membuka destinasi wisata secara bertahap," ujarnya.

Wali Kota Blitar justru turun level PPKM

Terpisah, Wali Kota Blitar Santoso justru menyatakan dirinya tidak mengharapkan status level PPKM yang diterapkan di Kota Blitar turun dari level 4 ke level 3.

Meskipun, sudah hampir dua bulan sejak pemberlakuan PPKM Darurat Kota Blitar terus berada di Level 4 yang membuatnya harus menutup semua destinasi wisata, termasuk Makam Bung Karno.

Santoso khawatir, turunnya status level PPKM akan memicu ledakan kasus Covid-19 akibat euforia warga yang lengah dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan.

"Yang kita khawatirkan kalau misal dari level 4 turun ke level 3, euforianya ini yang kita khawatirkan," kata Santoso kepada wartawan, Senin (23/8/2021).

Penambahan kasus baru Covid-19 di Kota Blitar menurun drastis selama sepekan terakhir kecuali saat ditemukannya klaster pondok pesantren beberapa hari lalu.

Satgas Covid-19 Kota Blitar melaporkan 12 kasus harian baru sore ini, Senin, sehingga akumulasi kasus menjadi 6.504.

Kasus kematian akibat Covid-19 sebanyak 237 kematian atau tingkat kematian 36,43 persen.