Gubernur Gorontalo Ancam Kepala Daerah yang Belum Bayar Insentif Nakes

Rusli Habibie bahkan mengancam akan memimpin unjuk rasa tenaga kesehatan apabila dana insentif itu tidak kunjung cair.

Rusli Habibie mengaku kesal, karena Gorontalo menjadi salah satu daerah yang terendah dalam pencairan insentif bagi nakes.

Padahal, pembayaran insentif tenaga kesehatan saat ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Meski sedang isolasi mandiri karena Covid-19, Rusli Habibie memimpin rapat secara daring dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan para direktur RSUD, Sabtu (24/7/2021).

“Kalau begini terus, kami mengirim surat ke Kementerian Kesehatan, kalau perlu ke Presiden minta evaluasi langsung ke kabupaten/kota. Dananya katanya enggak ada, padahal sudah refocusing segala macam. Sesekali kalian (tenaga kesehatan) mogok kerja saja, agar semua orang tahu,” kata Rusli Habibie.

Rusli mengaku prihatin, karena selama ini kerja nakes sudah maksimal untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Bahkan, nakes bekerja dengan risiko tertular virus, meninggalkan anak, istri atau suami untuk melayani masyarakat.

“Bilang ke bupati dan wali kota, kalau perlu menyurat tertulis, saya yang suruh mogok. Kalau perlu saya yang pimpin demo,” kata Rusli.

“Kenapa saya bicara begini, karena saya orang lapangan, saya tahu kondisi mereka. Saya kemarin ke laboratorium BPOM saat Lebaran, mereka Lebaran saja kerja. Apalagi yang di Labkesda yang pilah-pilah sampel. Sesekali bupati, wali kota, turun lapangan supaya tahu kondisi tenaga kesehatan,” kata Rusli.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim menyebutkan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki anggaran yang cukup dari refocusing APBD tahun 2021.

Misalnya Kota Gorontalo, dari total Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 481 miliar, seharusnya menganggarkan refocusing 8 persen atau Rp 38,55 miliar untuk penanganan Covid-19.

“Pemkot Gorontalo baru menganggarkan lebih kurang Rp 5,32 miliar. Itu pun untuk membayar utang insentif tenaga kesehatan Agustus sampai Desember 2020. Insentif tahun 2021 belum terbayarkan, jumlahnya lebih kurang Rp 16,7 miliar,” kata Danial.

Menurut Danial, Pemprov Gorontalo konsisten dengan refocusing anggaran.

Dari total DAU Rp 940,6 miliar, pemerintah mengalokasikan dana refocusing sebesar Rp 75,8 miliar atau lebih Rp 500 juta dari yang dipersyaratkan.

Dari total tersebut, Rp 14,3 miliar khusus insentif tenaga kesehatan.

“Serapan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan juga terbilang sangat baik. Hingga 16 Juli 2021, Pemprov Gorontalo sudah membayarkan Rp 7,57 miliar atau 52,72 persen dari total insentif nakes,” kata Danial.

Ia merinci, Rp 1,22 miliar untuk 154 orang dokter spesialis; Rp 761 juta untuk 193 orang dokter umum dan dokter gigi; serta Rp 471 miliar untuk 783 orang bidan dan perawat.

Ada juga insentif bagi 203 tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 866 juta.