Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan, Sumsel Ajukan Helikopter dan TMC

Hal itu diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat menggelar rapat koordinasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di Polda Sumatera Selatan, Senin (1/3/2021).

Herman mengatakan, penetapan siaga darurat bencana karhutla dilakukan lebih awal untuk mencegah secara dini munculnya kabut asap.

Hal serupa dilakukan pada 2020 kemarin, sehingga Sumatera Selatan dapat terbebas dari bencana kabut asap.

"Dalam minggu ini kemungkinan akan dilakukan apel besar untuk menetapkan siaga darurat karhutla. Setelah ditetapkan organisasi kesatuan, administrasi dan kesiapan personel, serta alat sudah siap," kata Herman.

Menurut Herman, pihaknya juga akan mengajukan helikopter untuk pemadam dan patroli ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tak hanya itu, teknik modifikasi cuaca (TMC) juga akan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan dua solusi untuk pencegahan karhutla, yakni jangka pendek dan panjang.

Solusi jangka pendek dengan mengajarkan warga untuk memanfaatkan bekas rumput dan ranting untuk dijadikan pupuk.

Sementara, jangka panjang dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong untuk dikelola, baik dari korporasi negara maupun pemerintah daerah.

"Solusi ini kita lihat dapat mencegah karhutla. Api sedikit saja yang membakar lahan, sulit dipadamkan. Biaya juga tidak sedikit. Untuk satu jam pemadaman, BNPB mengeluarkan uang Rp 200 juta," ujar Herman.

Hal serupa disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan Iriansyah.

Ia mengatakan, setelah penetapan status siaga darurat karhutla, mereka akan langsung mengajukan helikopter ke BNPB.

Menurut Iriansyah, pada 2021, kemarau akan lebih kering dibandingkan pada 2020 kemarin.

"Langkah ini sudah tepat, karena jika penetapan siaga darurat secara dini, pencegahan bisa dilakukan dengan cepat," ujar dia.