KIP Timah Disebut Menepi karena Disorot DPR, PT Timah: Bergeser Sementara Berlindung dari Cuaca

Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah, Anggi Siahaan mengatakan, kapal isap produksi (KIP) timah tetap beroperasi di wilayah izin tambang.

Dengan demikian, menepinya KIP timah dari wilayah perairan Matras bukan disebabkan desakan pihak tertentu. Namun, dikarenakan berteduh dari cuaca yang kurang baik.

"Pada bulan-bulan tertentu operasi KIP perusahaan juga dipengaruhi faktor cuaca sehingga pergerakan kapal sampai dengan berlindung harus dilakukan untuk safety," kata Anggi dalam keterangan tertulis, Minggu (6/12/2020).

"KIP hanya bergeser sementara untuk berlindung dari cuaca yang kurang bersahabat. Sekaligus kita beberapa penyesuaian teknis kapal dan peralatan," katanya menambahkan.

Dia mengatakan, jika cuaca kembali normal maka KIP akan kembali ke wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di Perairan Matras.

Diperkirakan ada empat sampai lima kapal yang dikerahkan untuk tambang lepas pantai tersebut.

Diberitakan sebelumnya, operasional KIP timah dilaporkan menjauh dari Pantai Matras karena ada sorotan dari Komisi IV DPR RI.

Bahkan sebelum rapat dengar pendapat digelar di Senayan, Komisi IV terlebih dahulu menyambangi kelompok masyarakat di Pantai Matras.

Dalam pertemuan itu Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi menerima aspirasi masyarakat terkait aktivitas KIP di wilayah Matras.

Komisi IV yang hadir bersama Ditjen Lingkungan Hidup KLHK pun mendorong operasional KIP dihentikan jika terbukti merusak lingkungan.

Di satu sisi, masyarakat ingin tangkapan nelayan meningkat dan Pantai Matras menjadi salah satu destinasi pariwisata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Bangka Belitung Naziarto mengaku memahami yang dirasakan masyarakat.

Pihaknya setuju agar permasalahan penambangan pasir timah secara liar dan ilegal ditertibkan.

"Semoga dengan duduk bersama ini kita bisa mengakomodir keinginan masyarakat, pemerintah, maupun para penambang," kata Naziarto saat audiensi atas permintaan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) dan masyarakat Pemerhati Hukum dan Lingkungan Babel yang difasilitasi Polda Babel, Jumat (4/12/20).