Belajar Tatap Muka Dimulai Tahun Depan, Ini Sikap Para Kepala Daerah

KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan memulai kegiatan sekolah tatap muka tahun depan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/11/2020).

"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," ujar Nadiem.

Sejumlah kepala daerah pun menyikapinya dengan cara berbeda-beda. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X tegas mengatakan, Kota Yogyakarta tidak akan terburu-buru.

"Ini kan baru didesain, tapi masuknya kan masih Februari kita lihat dulu risikonya seperti apa," ucap Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Senin (23/11/2020).

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Didik Wardaya, pembelajaran tatap muka seluruh siswa tidak masuk seluruhnya, tapi tetap dibatasi jumlahnya yaitu setiap kelas maksimal 50 persen.

"Nanti bisa saja yang nomor genap masuk duluan pagi sampai siang, lalu siang sampai sore nomor ganjil," kata dia.

Namun demikian, pihaknya akan menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi DIY.

"Kita mudah-mudahan nanti segera keluar keputusan gubernur dan kita tindak lanjuti petunjuk teknis yang lebih rinci," ucap dia.

"Saya nilai belum sepenuhnya karena masih menunggu izin orangtua. Ini belum sepenuhnya," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Senin (23/11/2020).

Selain itu, menurut Rudy, sekolah tatap muka di tengah pandemi tidak harus segera dilakukan.

Alasannya, jumlah kasus di tingkat nasional masih di atas 4.000 dan bahkan mencapai 5.000 kasus.

"Kalau memang belum layak dan belum berani melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya tidak perlu dilakukan dulu," tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji sempat mengatakan soal kegiatan belajar tatap muka di tengah pandemi.

Pihaknya mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk perlengkapan protokol kesehatan Covid-19 di sekolah. Salah satunya untuk pengadaan hand sanitizer dan thermogun.

"Kami sudah siapkan. Jadi hand sanitizer-nya, anggarannya, thermogun. SMK SMA sudah mulai izin. Kalau sekolah yang sedikit siswanya sudah mulai izin lagi," kata Sutiaji, di Balai Kota Malang, Senin (5/10/2020).

Kebijakan itu diambil setelah status Kota Malang sudah berada di zona oranye. 

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan tersebut diambil berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Nadiem mengatakan, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) atau kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka.

"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," ujar Nadiem, Jumat (20/11/2020).

(Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo, Kontributor Solo, Labib Zamani | Editor: Dony Aprian, Teuku Muhammad Valdy Arief)