Menyoal Pernyataan Bupati Jember yang Sebut Butuh Miliaran Rupiah untuk Rekomendasi Parpol

Video tersebut diambil saat Faida menjadi pembicara di webinar yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset Sosial Politik Cakra Wikara Indoensia pada 25 Agustus 2020.

"Kalau dalam pilkada itu mencari rekomendasi saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gaji bupati semua orang tahu, rata-rata Rp 6 juta, kalau ada insentif dan lain-lainnya," kata Faida dikutip dari video tersebut.

"Dengan biaya puluhan miliar, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus, apabila mengawali pencalonan pilkada dengan cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan,” kata Faida di video tersebut.

Usai mendaftar di Pilkada Jember melalui jalur independen di KPU Jember, Faida angkat bicara terkait pernyatan tersebut.

Ia mengaku pernyataan tersebut diungkapkan bukan untuk menyinggung pihak mana pun.

“Saya menyampaikan itu tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tapi sebagai pengalaman pribadi,” kata Faida, Minggu (6/9/2020).

“Itu murni pandangan pribadi saya, orang boleh menyetujui dan boleh mengkritisi,” kata Faida.

Pada Pilkada Jember 2020, Faida kembali maju menjadi bupati menggandeng pengusaha muda, Dwi Oktavianto Nugroho, lewat jalur independen.

Sementara pada tahun Pilkada 2015, Faida yang menggandeng Abdul Muqit diusung oleh PDI-P, Nasdem, dan Hanura.

Faida mengaku proses pendaftaran dari jalur independen tahun ini sudah sudah dilakukan lebih dulu dibanding melalui partai.

“Sejatinya saya menghormati dan sangat menghargai dukungan masyarakat,” ucap dia.

Ia menjelaskan, dengan memilih maju melalui jalur inedependen, bukan berarti dia bermusuhan dengan partai politik.

“Kami menghargai hak konstitusi para pendukung yang menginginkan melalui jalur independen, dan itu sah,” jelas dia.

Faida menilai mendaftar melalui jalur independen hanya prosedur dan cara maju pada pilkada. Bukan berarti tidak bersinergi dan tidak bekerja.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan KPU, paslon Faida-Vian mendapatkan 146.000 dukungan.

Sementara syarat minimal dukungan untuk bisa maju harus mendapat 121.127 dukungan.

Mantan Ketua DPC PDI-P Jember, Tabroni mengatakan pada proses Pilkada 2015 lalu, Faida sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan rekomendasi dari partainya.

Faida, kala itu, harus mengikuti ujian kepatutan dan kelayakan di tingkat provinsi sampai pusat.

“Dalam proses tersebut tidak ada uang satu rupiah pun yang dikeluarkan Faida agar rekomendasi turun pada dia,” kata Tabroni di DPC PDI-P Jember, Minggu (6/9/2020) malam.

Karena itu, ia heran dengan pernyataan Faida yang menyebut butuh uang miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi partai.

Menurutnya, Faida sudah melakukan kebohongan publik dan Tabroni meminta agar Faida membuktikan pernyataan tersebut.

“Tunjukkan pada kami, kepada siapa dia mengeluarkan uang,” jelas dia.

Tabroni juga mengaku masih ingat dengan pernyataan Faida pada tahun 2015 lalu. Kala itu, Faida menyebut jika ia mendapatkan rekomendasi dari PDI-P tanpa ada mahar politik.

“Kalau dia mengatakan butuh uang bermiliaran, kami PDI-P pada tahun 2015 mengeluarkan rekomendasi tanpa ada mahar satu rupiah pun,” jelas anggota DPRD ini.

Bahkan menurut Tabroni, anggota DPRD PDI-P di Jember dan Jawa Timur, justru memberi bantuan dana untuk kampanye dan memenangkan Faida-Muqit.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Nasdem Jember, Marzuki.

“2015 di pernyataan Faida ada, Nasdem sama PDI-P tanpa mahar,” kata Marzuki di KPU Jember, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Hari Putri Lestari mengatakan pada Pilkada 2020, PDI-P tak lagi mengusung Faida.

PDI-P saat ini memilih mengusung paslon Abdussalam-Ifan Ariadna.

Hari Putri mengatakan, selama empat tahun kepemimpinan Faida, PDI-P memantau dan melakukan penilaian.

Salah satu hasilnya adalah kinerja Bupati Faida tidak memuaskan.

Banyak masyarakat yang kecewa dengan kepemimimpinan bupati perempuan pertama di Jember tersebut.

“Petahana tidak direkom karena penilai dari masyarakat banyak kekecewaan,” tutur dia.

Selain itu, komunikasi dan hubungan yang dibangun dengan lembaga legislatif tidak baik. Bahkan sejak menjabat tidak pernah harmonis.

“Hubungan dengan legislatif yang anggotanya 50 orang juga buruk,” tambah dia.

Tak hanya itu, kebijakan yang diambil oleh Bupati Jember dinilai jarang didialogkan dengan pihak legislatif.

Selain itu kebijakan yang diterapkan juga dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari ketenagakerjaan, perizinan, hingga pengelolaan APBD.

“Petahana ini juga banyak tidak melaksanakan komitmen politik,” jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Jember memakzulkan Bupati Jember Faida saat sidang paripurna hak menyampaikan pendapat (HMP) DPRD Jember, Rabu (22/7/2020). Tak hanya itu pada 27 Desember 2019 lalu, DPRD Jember juga sempat mengajukan hak interpelasi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Bagus Supriadi | Editor: Dheri Agriesta, David Oliver Purba)