Kejati Papua: Rp 60 Miliar Dana Bansos dan Hibah di Keerom Belum Dipertanggungjawabkan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua tengah melakukan penyelidikan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Keerom, yang tidak sesuai peruntukannya.

Kasus tersebut terjadi pada Tahun Anggaran 2017 dan hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk dana hibah Rp 57 miliar dan dana bansos Rp 23 miliar. Jumlah keseluruhan dana hibah dan bansos yang ada pertanggungjawabannya hanya sekitar Rp 20 miliar, jadi masih Rp 60 miliar yang belum dipertanggungjawabkan," ujar Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua Nixon Mahuse, saat dihubungi, Rabu (10/7/2019).

Menurut dia, sudah ada 13 orang yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

"Dari keterangan para saksi maupun SKPD dan pejabat BPKAD Kabupaten Keerom, itu belum ada feedback dari yang diberikan dana hibah dan bansos, baik kelompok, perorangan maupun lembaga, dan tidak ada NPHD," ujar dia.

Ia memastikan, kasus ini terus berproses dan tahapannya akan segera ditingkatkan ke penyidikan.

"Kasus ini masih tahap penyelidikan, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam waktu dekat kami tingkatkan ke penyidikan," kata Nixon.

Menurut dia, yang berwenang memberikan bansos adalah disposisi dari bupati kepada kepala BPKAD dan Bagian Umum. Lalu, kepala BPKAD memerintahkan bendahara untuk membayar.

Nixon meyatakan, ada kemungkinan Kejati Papua akan memanggil Bupati Keerom Muhammad Markum untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

"Saksi yang diperiksa baru sebatas (pejabat) dinas," ujar dia.