Khofifah Siap Diperiksa KPK soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku siap datang jika dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi pernyataan Romahurmuziy soal rekomendasi nama Kanwil Kemenag Jawa Timur.

"Saya siap untuk diklarifikasi oleh KPK jika diperlukan," kata Khofifah kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Apa yang dilakukan KPK dalam penegakan hukum, menurut dia, harus didukung semua pihak karena dalam rangka membangun kepercayaan kepada masyarakat.

"Ini juga untuk meneguhkan komitmen pemerintahan yang bersih dan menjamin tidak ada jual beli jabatan dalam pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, nama Khofifah disebut Romahurmuziy dalam kasus jual beli jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Romy menyebut Khofifah ikut memberikan rekomendasi agar Haris Hasanudin dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Selain Khofifah, kata Romy, seorang pimpinan pondok pesantren besar yakni KH Asep Saifudin Chalim juga ikut memberikan rekomendasi agar Haris Hasanudin dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Khofifah dan KH Asep Saifudin Chalim sama-sama membantah pernyataan Romy tersebut.

"Saya tidak pernah memberikan rekomendasi, apalagi rekomendasi tertulis. Cek saja, pasti tidak ada," kata KH Asep Saifudin Chalim kepada wartawan di Surabaya, Jumat (22/3/2019) malam.

Pengasuh Pesantren Amanatul Ummah itu mengaku hanya dimintai pendapat oleh Romy tentang sosok Haris Hasanudin.

"Saya hanya dimintai keterangan tentang beliau (Haris Hasanudin). Masak saya ditanya begitu saja tidak menjawab," ujarnya.

Saat ditanya sosok Haris Hasanudin, dia mengatakan kepada Romy jika Haris Hasanudin adalah santrinya.

"Tiga tahun beliau ngaji di tempat saya ilmu fikih, nahu (tata bahasa Arab), dan hadis," ujarnya.