Tingkat Kelulusan Tes CPNS Sangat Rendah, Bupati Landak Mengeluh Banyak Formasi Tak Terisi

Pasalnya, dari 3.567 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) di Kabupaten Landak, hanya 35 orang atau 0,9 persen dari total peserta yang berhasil lolos nilai ambang batas (passing grade) dalam tes yang menggunakan sistem Computers Assisted Test (CAT) tersebut.

Pelaksanaan tes itu sendiri mulai dilaksanakan pada 29 Oktober hingga 7 November 2018 di laboratorium komputer BKPSDM Kabupaten Landak.

"Terkait seleksi CPNS, bukan hanya kita, tapi seluruh wilayah di Indonesia mengeluhkan hal yang sama," ujar Karolin, Kamis (8/10/2018).

"Kita berharap pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan, tidak hanya mengandalkan hasil passing grade saja, tapi mungkin menurunkan pasing grade atau menggunakan sistem rangking," sambungnya.

Karolin menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya dengan hasil tes terkait ketersediaan 185 formasi yang terancam tidak terisi.

"Dengan demikian, jika yang Lolos passing grade hanya 0,9 persen, maka formasi yang sudah disediakan untuk kabupaten landak terancam tidak terisi. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kami," ungkapnya.

Kemudian, sambung Karolin, apabila yang lolos hanya 0,9 persen, maka kita harus melakukan evaluasi dan yang melakukan evaluasi dalam hal ini adalah pemerintah pusat.

"Apakah peserta kita yang salah, atau sistemnya yang salah. Tapi kalau yang lolos hanya sekian persen, bukan pesertanya yang menurut saya yang dievaluasi, tapi sistem yang ada ini sesuai atau tidak," paparnya.

"Atau sengaja dibuat seperti ini sebagai bentuk pemerintah pusat yang melakukan penerimaan CPNS dengan setengah hati dan memang sengaja dibuat passing grade yang tinggi supaya yang lolos juga tidak banyak," ucap Karolin.

Sehingga, menyikapi kondisi tersebut, Karolin mengatakan mau tidak mau pihaknya harus memikirkan beberapa kemungkinan, termasuk apakah pemerintah pusat serius untuk melakukan seleksi CPNS.

"Apabila pemerintah pusat memang serius untum mengisi kekosongan formasi di daerah, dimana sudah lebih dari empat tahun tidak ada penerimaan CPNS dan banyak birokrasi dibawah kita yang sudah mulai banyak yang keteteran karena sudah banyak yang pensiun, terutama untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan," ujarnya.

Kemudian, apabila pemerintah pusat serius, maka harus sesegera mungkin untuk membuat kebijakan mengisi formasi yang telah disediakan. Tidak hanya mengandalkan hasil passing grade, tapi mungkin menurunkan pasing grade atau menggunakan sistem rangking. 

"Itu kalau pemerintah pusat serius untuk menambah jumlah PNS, kalau tidak serius, ya dibiarkan apa adanya, yang lolos segitu ya segitu," tutupnya.